DPRD Samarinda Minta Pengelolaan Zona 2 TPA Sambutan Dioptimalkan agar Tak Cepat Penuh

Ket Foto: Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar.

Publiknews.co, Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda menilai pengoperasian Zona 2 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan perlu disertai dukungan sarana yang memadai agar mampu menampung sampah dalam jangka waktu lebih panjang. Salah satu fasilitas yang dianggap mendesak ialah alat pemadat sampah atau compactor untuk mengoptimalkan kapasitas lahan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya menerima penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengenai kondisi zona baru tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, area yang benar-benar dapat dimanfaatkan ternyata lebih kecil dibandingkan dengan rencana awal saat proyek disusun.

Menurut Deni, pada tahap perencanaan Zona 2 ditargetkan memiliki luas sekitar lima hektare sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung di Zona 1 yang telah melebihi kapasitas. Namun, lahan yang kini siap digunakan diperkirakan hanya sekitar satu hektare sehingga kemampuan menampung sampah menjadi lebih terbatas.

“Harapan kami Zona 2 bisa menjadi jawaban atas persoalan kapasitas di TPA Sambutan. Tetapi informasi yang kami terima menunjukkan luas lahan yang dapat dimanfaatkan tidak sebesar yang direncanakan sejak awal,” ujarnya, Sabtu (25/7/2026).

Ia menilai kondisi tersebut membuat keberadaan compactor menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dengan proses pemadatan, volume sampah yang masuk setiap hari dapat diatur lebih efisien sehingga umur operasional zona baru dapat bertahan lebih lama meski lahannya terbatas.

Untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan, Komisi III berencana melakukan peninjauan langsung ke TPA Sambutan. Kunjungan itu sekaligus bertujuan mengevaluasi apakah pembangunan Zona 2 telah sesuai dengan desain serta target yang ditetapkan dalam perencanaan proyek.

Selain kapasitas penampungan, DPRD juga menyoroti pengelolaan air lindi yang dihasilkan dari timbunan sampah. Deni menegaskan sistem pengolahan limbah harus bekerja maksimal agar air yang keluar dari instalasi pengolahan memenuhi standar lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran di kawasan sekitar.

Ia mengungkapkan masih ada sejumlah catatan mengenai kualitas air lindi, meskipun DLH telah melakukan berbagai perbaikan pada sistem pengolahannya. Menurutnya, hasil akhir pengolahan harus benar-benar memenuhi ketentuan sehingga air yang dilepas ke lingkungan tidak lagi berwarna gelap maupun keruh.

“Pengelolaan sampah tidak berhenti pada proses penumpukan saja. Pengolahan air lindi juga harus memenuhi standar agar tidak berdampak terhadap lingkungan,” tegasnya.

Deni menambahkan, kualitas pengelolaan TPA menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian Adipura. Karena itu, DPRD berharap pembenahan fasilitas, peningkatan sistem pengelolaan, serta kepemimpinan baru di DLH mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sehingga Samarinda dapat meningkatkan kualitas kebersihan kota dan meraih hasil yang lebih baik dalam penilaian Adipura.(advdprdsamarinda)