DPRD Samarinda Sebut Perlindungan Pekerja Berperan Menjaga Ketahanan Ekonomi Keluarga  

Publiknews.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar memberikan santunan saat terjadi kecelakaan kerja atau risiko kematian. Perlindungan tersebut juga dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi keluarga pekerja ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, jaminan sosial harus dipandang sebagai instrumen perlindungan yang dapat membantu masyarakat mengurangi dampak ekonomi akibat kehilangan sumber penghasilan.

Sri Puji menjelaskan bahwa manfaat program ketenagakerjaan tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka. Karena itu, perluasan kepesertaan dinilai dapat mendukung berbagai program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Bahkan pemerintah juga belum terlalu paham bagaimana sebenarnya lima program ini bisa menjadi jaminan sosial, termasuk untuk pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,” ujarnya, Rabu (19/8/2026).

Ia menyoroti masih banyak pekerja sektor informal yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, kelompok tersebut termasuk yang paling rentan menghadapi risiko pekerjaan tanpa memiliki perlindungan yang memadai.

Menurutnya, pekerja yang bergerak di sektor usaha mikro, pekerja harian, hingga tenaga yang membantu kebutuhan rumah tangga perlu mendapatkan perhatian lebih. Peran pemberi kerja juga dinilai penting untuk memastikan pekerja yang mereka gunakan jasanya memperoleh perlindungan dasar.

“Masih banyak pekerja informal yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, perlindungan ini penting ketika mereka mengalami kecelakaan kerja maupun ketika terjadi risiko kematian,” katanya.

Sri Puji menambahkan, langkah memperluas kepesertaan tidak bisa hanya dibebankan kepada pekerja. Pelaku usaha maupun masyarakat yang mempekerjakan tenaga kerja informal juga perlu mengambil inisiatif untuk mendaftarkan pekerjanya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Pemberi kerja yang mendaftarkan dulu. Misalnya pemilik UMKM mendaftarkan pekerjanya untuk mengikuti dua program tadi, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan, DPRD Samarinda berkomitmen membantu memperluas sosialisasi kepada masyarakat melalui daerah pemilihan masing-masing anggota dewan. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan ketenagakerjaan.

Dengan meningkatnya jumlah pekerja yang terlindungi, DPRD berharap ketahanan ekonomi keluarga dapat lebih terjaga. Selain memberikan rasa aman bagi pekerja, program jaminan sosial ketenagakerjaan juga dinilai berkontribusi dalam upaya menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda.(adv)