DPRD Samarinda Soroti Kekurangan Guru, Pengangkatan Diminta Sesuai Kebutuhan

Publiknews.co, Samarinda – Persoalan kekurangan tenaga pendidik masih menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Samarinda. DPRD Samarinda menilai kebijakan pemenuhan guru perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata sekolah agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan pembahasan mengenai skema guru paruh waktu sebaiknya tidak hanya berfokus pada status kepegawaian. Hal yang lebih penting, menurutnya, adalah memastikan kebutuhan tenaga pengajar di setiap sekolah dapat terpenuhi.

“Antara tenaga kesehatan dan guru sama-sama memiliki peran penting. Namun untuk sektor pendidikan, yang harus kita lihat sekarang adalah kebutuhan guru di Samarinda yang masih cukup besar,” ujar Ismail, Senin (24/8/2026).

Ia menyebut berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda, kebutuhan tenaga pengajar saat ini masih berada di kisaran 500 guru. Jumlah tersebut bahkan belum memperhitungkan tenaga pendidik yang akan memasuki masa pensiun setiap tahunnya.

“Data yang ada menunjukkan kita masih membutuhkan sekitar 500 guru. Sementara setiap tahun ada juga guru yang memasuki masa pensiun, sehingga kebutuhan ini harus terus dihitung,” jelasnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan tenaga pendidik tidak dapat dilakukan secara sesaat. Pemerintah perlu menyiapkan strategi berkelanjutan agar kekosongan yang muncul akibat pensiun maupun bertambahnya kebutuhan sekolah dapat segera diantisipasi.

Ismail menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan secara rinci sebelum menentukan kebijakan pengangkatan tenaga pendidik. Pemetaan tersebut mencakup jumlah guru yang tersedia, kebutuhan setiap mata pelajaran, jumlah siswa serta kondisi masing-masing sekolah.

Menurutnya, penentuan formasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Meski anggaran menjadi salah satu pertimbangan, kebijakan efisiensi tidak seharusnya membuat kebutuhan tenaga pengajar yang bersifat mendesak terabaikan.

“Jangan sampai pembahasannya hanya berhenti pada apakah guru itu paruh waktu atau penuh waktu. Yang lebih utama adalah memastikan sekolah memiliki guru yang cukup untuk melayani kebutuhan peserta didik,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebutuhan guru dan tenaga kesehatan sama-sama berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Namun, setiap sektor memiliki karakteristik dan persoalan berbeda sehingga kebijakan pemenuhannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang.

DPRD Samarinda berharap kebijakan terkait guru paruh waktu maupun pengadaan tenaga pendidik nantinya dapat menjadi jawaban atas kekurangan guru di daerah. Pemerintah juga diminta memastikan adanya kesinambungan antara tenaga pendidik yang tersedia dengan kebutuhan sekolah.

“Yang kita harapkan adalah kebijakan yang benar-benar melihat kondisi sekolah. Dengan begitu, ketika ada guru yang pensiun atau kebutuhan bertambah, penggantinya sudah dapat dipersiapkan dan kegiatan belajar mengajar tidak terganggu,” pungkas Ismail.(adv)