Fadly Imawan Luruskan Persepsi Publik Soal Skema Pembiayaan Program Sekolah Gratis di Kaltim

Publiknews.co Samarinda — Kebijakan sekolah gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menuai perhatian publik.

Sejumlah masyarakat menganggap bahwa dengan adanya program tersebut, sekolah tidak lagi diperbolehkan memungut iuran dari siswa maupun orang tua.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa program sekolah gratis bukan berarti seluruh biaya operasional sekolah sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah daerah.

“Pemerintah memiliki batas kemampuan dalam memenuhi pembiayaan pendidikan. Selebihnya, sekolah, baik negeri maupun swasta, masih diperkenankan melakukan penarikan iuran secara wajar selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Fadly, Selasa (26/8/2025).

Fadly menjelaskan, sebelum kebijakan ini diterapkan, sebagian besar sekolah telah membuat perencanaan kebutuhan biaya operasional secara mandiri.

Namun, dengan hadirnya program sekolah gratis, muncul kekhawatiran terkait sumber pembiayaan untuk menutup selisih biaya yang tidak dapat dicakup oleh anggaran pemerintah.

Sebagai ilustrasi, Fadly mencontohkan, apabila biaya operasional sekolah mencapai Rp300 ribu per siswa, sedangkan pemerintah hanya mampu menanggung Rp150 ribu, maka kekurangannya dapat dipenuhi melalui iuran siswa secara proporsional.

Menurutnya, masyarakat juga perlu memahami keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Anggaran pendidikan yang tersedia saat ini masih mengacu pada pagu awal, sementara kebutuhan tambahan baru akan dibahas dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikutnya.

“Jika seluruh pembiayaan diserahkan kepada pemerintah, tentu akan menjadi beban yang sangat berat mengingat keterbatasan anggaran. Karena itu, kami akan mendalami detail kebutuhan tambahan sekolah saat pembahasan APBD Perubahan nanti,” jelasnya.

Fadly berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme pembiayaan pendidikan dalam program sekolah gratis.

Menurutnya, kebijakan ini tetap membuka ruang partisipasi masyarakat, namun tetap berupaya menjaga prinsip keadilan dalam pengelolaan dana pendidikan.

Penulis Nisnun Editor Redaksi