Fasilitas Taman di Samarinda Belum Inklusif, Ketua Komisi IV DPRD Minta Evaluasi Serius

Publiknews.co Samarinda — Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyampaikan keprihatinannya atas kurangnya fasilitas ramah disabilitas di berbagai taman kota yang tersebar di Samarinda.

Meskipun pemerintah kota sedang mengupayakan status Kota Layak Anak (KLA) kategori utama, menurut Novan, kondisi di lapangan masih belum mencerminkan komitmen tersebut.

Ia menyoroti keterbatasan akses seperti tidak tersedianya jalur landai untuk pengguna kursi roda, permainan yang sesuai untuk anak-anak difabel, hingga fasilitas toilet yang mudah diakses oleh mereka.

“Kita terlalu sering membangun taman dengan tampilan menarik, tetapi lupa mempertimbangkan siapa saja yang bisa menggunakannya,”kata Novan, Rabu (25/6/2025)..

Ia menambahkan bahwa keindahan taman bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan.

Menurutnya, fungsi sosial taman sebagai ruang inklusif justru harus menjadi perhatian utama, terutama dalam hal pemerataan akses bagi semua anak.

“Kalau anak-anak berkebutuhan khusus tidak bisa bermain di taman, itu berarti kita masih belum memenuhi prinsip keadilan,”terangnya.

Lebih lanjut, Novan menegaskan bahwa indikator penilaian Kota Layak Anak mencakup ketersediaan fasilitas umum yang bisa digunakan oleh anak-anak difabel.

Jika kondisi eksklusif ini tidak segera dibenahi, maka target KLA bisa gagal dicapai.

“Warna-warni cat tidak menjadikan taman ramah anak. Yang lebih penting adalah memastikan semua anak, termasuk yang difabel, bisa bermain dan merasa diterima,”tegas Novan.

Ia pun mengusulkan agar dilakukan peninjauan ulang terhadap seluruh taman kota, sekaligus memetakan area mana saja yang belum memenuhi standar inklusif, sehingga dapat menjadi prioritas dalam pembangunan berikutnya.

Tak hanya itu, Novan juga menyoroti kurangnya keterlibatan komunitas disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan taman.

Ia menilai kebijakan inklusif hanya bisa terwujud jika disusun berdasarkan pengalaman nyata mereka yang terdampak.

“Kalau hanya dirancang di atas meja, tanpa mendengar dari yang mengalami langsung, pasti banyak kebutuhan yang terlewat,”jelasnya.

Sebagai langkah konkret, ia mendorong pemerintah kota untuk mencontoh daerah lain yang sudah lebih dahulu menerapkan konsep taman inklusif, seperti penyediaan jalur landai, papan informasi dengan huruf braille, hingga wahana permainan yang bersifat sensorik.

Dari sisi DPRD, Novan memastikan Komisi IV akan mendorong adanya alokasi anggaran khusus untuk pembangunan fasilitas ramah disabilitas pada pembahasan APBD selanjutnya.

“Ini bukan sekadar proyek taman, melainkan bukti nyata komitmen terhadap hak anak dan prinsip non-diskriminasi,”ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Novan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam mendukung terciptanya ruang publik yang inklusif.

“Ruang publik adalah milik semua. Taman baru bisa disebut inklusif apabila setiap anak, tanpa terkecuali, dapat bermain dan merasa diterima,”tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaski PN