Fraksi PKS Dorong Penguatan UMKM dan Ekonomi Rakyat dalam RPJMD Kaltim 2025–2029

Publiknews.co Samarinda – Dalam rangka penyusunan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim periode 2025–2029.

Penegasan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, La Ode Nasir, dalam rapat paripurna ke-16 DPRD Kaltim yang membahas pandangan fraksi terhadap nota penjelasan rancangan peraturan daerah terkait RPJMD.

“Penguatan sektor-sektor lokal seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata harus menjadi pilar pembangunan ekonomi daerah. Di samping itu, keberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mutlak diperlukan sebagai penggerak utama perekonomian rakyat,”ujar La Ode, Senin (9/6/2025).

Ia menambahkan bahwa ketahanan ekonomi yang inklusif hanya dapat tercapai apabila kebijakan yang diambil berpihak nyata kepada pelaku ekonomi kecil.

Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak boleh hanya bersifat seremonial, melainkan perlu dirancang dalam bentuk program strategis yang terencana dan teranggarkan secara serius.

Selain menyoroti UMKM, Fraksi PKS juga menilai koperasi dan sistem ekonomi berbasis syariah memiliki peran penting dalam memperkuat struktur ekonomi lokal yang adil dan berkelanjutan.

“Ekonomi syariah serta koperasi bukan hanya pelengkap, melainkan bagian integral dari ekosistem pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan resilien, terlebih dalam menghadapi dinamika global pasca pandemi,”jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS mengusulkan agar RPJMD 2025–2029 memprioritaskan tiga langkah strategis, yakni: peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan, penyediaan akses pembiayaan berbasis koperasi syariah, serta akselerasi digitalisasi usaha mikro sebagai upaya adaptasi terhadap era teknologi.

“Kami mengharapkan agar arah pembangunan lima tahun ke depan tidak berhenti pada level perencanaan, melainkan benar-benar terwujud dalam bentuk program nyata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah,”tegas La Ode.

Fraksi PKS menutup pandangannya dengan menekankan pentingnya pemerataan ekonomi sebagai prinsip utama pembangunan daerah, sehingga Kalimantan Timur tidak terlalu bergantung pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi global.

Usai pemaparan pandangan umum fraksi-fraksi, DPRD Kaltim akan melanjutkan pembahasan RPJMD melalui panitia khusus yang bertugas menggali substansi dokumen serta menyusun rekomendasi strategis untuk arah pembangunan daerah yang lebih berpihak kepada rakyat.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN