Gelar Aksi, PMII Tuntut DPRD Samarinda Dukung Pemindahan Terminal BBM Pertamina

Publiknews.co Samarinda — Aksi demonstrasi yang digelar oleh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda di depan Gedung DPRD pada Rabu (6/8/2025) mengangkat sejumlah isu strategis, salah satunya desakan relokasi Fuel Terminal milik PT Pertamina Patra Niaga dari kawasan padat penduduk ke wilayah Palaran.

Tak hanya itu, massa aksi juga menyoroti keberadaan sejumlah tempat usaha seperti hotel, restoran, dan kafe yang dinilai melanggar aturan perizinan dan belum sepenuhnya memenuhi standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Mereka menilai pelanggaran ini berisiko terhadap keselamatan publik dan kelestarian lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Victor Yuan, menyampaikan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa, khususnya terkait permintaan pemindahan terminal bahan bakar ke lokasi yang lebih aman dan layak.

“Permasalahan ini sebenarnya sudah menjadi pembahasan sejak kepemimpinan wali kota terdahulu. Apa yang disampaikan para mahasiswa merupakan aspirasi yang logis dan patut kita dukung. Saya pribadi sangat mendukung upaya relokasi Terminal Pertamina ke Palaran,” ungkapnya.

Victor menegaskan bahwa lokasi fasilitas distribusi BBM yang saat ini berada di tengah kawasan padat penduduk jelas mengandung potensi bahaya tinggi, baik dari aspek keselamatan warga maupun kerentanan terhadap bencana kebakaran. Terlebih lagi, posisinya yang berdekatan dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menambah tingkat risikonya.

“Terminal bahan bakar merupakan objek vital yang seharusnya tidak berada di area permukiman. Potensi timbulnya percikan api sangat tinggi, apalagi lokasinya sangat dekat dengan SPBU yang digunakan masyarakat setiap hari,” ujarnya.

Ia pun mendorong agar DPRD Kota Samarinda segera mengagendakan pertemuan dengan pihak Pertamina Patra Niaga guna membahas rencana teknis relokasi tersebut.

Meski DPRD tidak memiliki kewenangan langsung untuk menentukan pemindahan aset BUMN, lembaga legislatif tetap memiliki peran penting dalam mengawasi dan menyuarakan kepentingan warga daerah.

Selain menyoroti terminal BBM, Victor juga menanggapi keluhan terhadap aktivitas usaha komersial yang beroperasi di zona rawan seperti sempadan sungai.

Menurutnya, keberadaan bangunan di kawasan tidak layak tersebut perlu ditinjau ulang karena berpotensi melanggar aturan tata ruang dan membahayakan lingkungan.

“Banyak hotel, restoran, dan tempat usaha lain yang berdiri di area yang seharusnya tidak digunakan untuk pembangunan, seperti bantaran sungai. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dan harus dilakukan evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Victor mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan zonasi dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sekitar. I

a menilai bahwa Kota Samarinda yang sedang bertransformasi menuju kota yang sehat dan layak huni seharusnya berkomitmen penuh dalam penegakan aturan tata ruang.

“Keberadaan bangunan yang tidak sesuai peruntukan bisa membawa risiko, terutama dari sisi keselamatan. Kota ini harus kita jaga agar tetap bersih, tertib, dan ramah lingkungan,” jelasnya.

Ia pun mengaitkan penataan tata ruang ini dengan upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam meraih penghargaan Adipura, yang memerlukan indikator kebersihan, keteraturan, serta kualitas lingkungan hidup yang terjaga.

“Samarinda memiliki visi untuk menjadi kota yang bersih dan sehat. Upaya itu harus didukung dengan kebijakan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Victor mengajak seluruh pihak pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk saling bersinergi dalam menjaga keteraturan tata kota dan kelestarian lingkungan.

Dengan komitmen bersama, impian menjadikan Samarinda sebagai kota layak huni sekaligus peraih Adipura bukan hal yang mustahil.

“Jika seluruh elemen kota bersatu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, saya yakin Samarinda dapat meraih Adipura dan menjadi kota yang benar-benar nyaman bagi warganya,” tutupnya.

(Adv/DPRD Samarinda)