Teks Foto: Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud.
Publiknews.co, SAMARINDA – Perlindungan habitat Badak Pari di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi perhatian Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud. Ia menegaskan, kawasan hutan yang menjadi tempat hidup satwa dilindungi tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan pertambangan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kabar rencana pemindahan Badak Pari dari habitat aslinya di Mahulu. Wacana itu memunculkan perhatian terhadap kondisi lingkungan dan kemungkinan adanya aktivitas industri ekstraktif di sekitar kawasan tempat satwa tersebut hidup.
Hasanuddin Mas’ud yang akrab disapa Hamas menilai, keberadaan hutan lindung dan kawasan konservasi harus tetap dipertahankan. Menurutnya, pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan telah memiliki batasan dan ketentuan yang harus dipatuhi.
Ia mengingatkan, perlindungan kawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup satwa yang dilindungi.
“Ya jangan dong. Saya kira kan untuk tambang kan dibatasi ya kawasannya. Ada hutan lindung, ada hutan konservasi. Ada bahkan hutan-hutan rakyat. Saya kira tidak bisa kalau tidak dilindungi. Satwanya aja satwa lindung,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Hamas mengaku belum memperoleh informasi lengkap mengenai rencana evakuasi Badak Pari tersebut. Ia juga menyebut adanya dugaan keterkaitan pemindahan satwa dengan aktivitas pertambangan yang perlu dipastikan kebenarannya.
“Saya baru dengar ada badak yang dievakuasi keluar dari habitatnya, diduga untuk pertambangan,” katanya.
Untuk memastikan persoalan tersebut, Hamas menyatakan DPRD Kaltim akan mendalami informasi yang berkembang. Salah satu langkah yang dapat ditempuh ialah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait guna memperoleh penjelasan mengenai alasan pemindahan serta kondisi habitat Badak Pari di Mahulu.
Ia menegaskan, DPRD perlu mendapatkan informasi yang utuh sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Hamas juga menyatakan tidak sependapat apabila pemindahan satwa dilindungi dilakukan demi kepentingan pertambangan.
“Kita perlu RDP itu. Tapi kita tidak setuju. Kita ada undang-undangnya apalagi ada forumnya. Saya mau coba dalami,” tegasnya. (Adv/dprdkaltim)
Penulis Nisnun editor redaksi







Users Today : 1108
Total Users : 555415
Views Today : 1550
Total views : 1695156
Who's Online : 5