Hapus Biaya Terselubung, DPRD Dorong Pendidikan di Kaltim Benar-Benar Gratis

Publiknews.co Samarinda – Wacana pendidikan gratis di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan.

Meski telah dicanangkan sebagai program prioritas, implementasinya dinilai masih belum menyentuh seluruh komponen biaya yang kerap menjadi beban siswa dan orang tua.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan perlunya penjabaran ulang terhadap konsep “sekolah gratis” agar tidak hanya berhenti pada penghapusan SPP.

Ia menyebut masih banyak elemen pembiayaan lain yang kerap membebani keluarga, seperti pengadaan seragam, perlengkapan belajar, hingga kebutuhan buku ajar.

“Gratis itu jangan hanya soal SPP. Banyak anak yang tetap kesulitan sekolah karena harus membeli perlengkapan sendiri. Jika benar-benar ingin meringankan beban masyarakat, maka pembiayaan harus dihapus secara menyeluruh,”jelasnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah masa transisi pemerintahan baru di Kalimantan Timur, yang dinilai turut memengaruhi kecepatan dan efektivitas pelaksanaan berbagai program strategis, termasuk di sektor pendidikan.

Husni menilai lambatnya integrasi visi kepemimpinan baru dengan struktur birokrasi yang ada menjadi tantangan tersendiri dalam merampungkan kebijakan pendidikan yang berkeadilan.

Ia menyebut belum optimalnya kewenangan gubernur dalam menyelaraskan kebijakan membuat penyesuaian anggaran dan program berjalan kurang efisien.

“Pemimpin baru butuh waktu untuk menyatukan arah dengan OPD. Ini membuat banyak program, termasuk pendidikan gratis, belum menjangkau semua kalangan,”ujarnya.

Meski demikian, ia tetap menyampaikan optimisme bahwa pada tahun anggaran mendatang, perluasan cakupan program dapat terealisasi, asalkan didukung dengan efisiensi dan pengawasan anggaran yang ketat.

Dalam konteks penggunaan anggaran pendidikan, Husni turut menyoroti perlunya penataan ulang prioritas pembangunan fisik di sekolah.

Ia menilai, alokasi dana untuk fasilitas seperti pagar atau toilet harus disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan riil yang menunjang mutu pendidikan.

“Pembangunan sekolah jangan sekadar proyek, tapi harus jelas tujuannya. Kalau yang dibangun tidak mendukung peningkatan kualitas belajar, itu pemborosan,”tegasnya.

Ia mendorong agar anggaran pendidikan lebih diarahkan pada aspek yang benar-benar berdampak terhadap proses belajar-mengajar, baik dari sisi fasilitas, kesejahteraan guru, maupun akses siswa terhadap perlengkapan yang layak.

Dengan penataan ulang kebijakan dan anggaran, Husni berharap program pendidikan gratis di Kaltim tidak hanya menjadi jargon, tetapi menjadi solusi konkret bagi masyarakat dalam menjangkau pendidikan yang merata dan berkualitas.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN