Hasanuddin Mas’ud Serukan Peningkatan Pemerataan Kualitas Hidup di Kalimantan Timur

Ket. Foto: Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud

Publiknews.Co, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan keprihatinannya terhadap kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencolok antar-wilayah di Kaltim, meskipun provinsi tersebut memiliki IPM yang relatif tinggi secara nasional.

Pada akhir 2023, IPM Kaltim tercatat 78,2, tetapi disparitas antar-kabupaten dan kota tetap menjadi tantangan besar.

Hasanuddin menyoroti bahwa perbedaan kualitas pembangunan manusia sangat terlihat antara kabupaten Mahakam Ulu, yang memiliki IPM terendah 69,59, dan Samarinda dengan IPM tertinggi mencapai 82,32.

“Kita perlu memprioritaskan langkah-langkah konkret untuk memperkecil kesenjangan ini,” ujar Hasanuddin, Sabtu (9/11/2024).

Selain itu, Ketua DPRD Kaltim ini menilai bahwa meski PDRB Kaltim merupakan yang tertinggi di Kalimantan dan peringkat kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta, angka kemiskinan tetap tinggi. Dengan tingkat kemiskinan 6,11 persen pada 2023, ia menekankan perlunya evaluasi kebijakan pembangunan agar dampak ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Peningkatan ekonomi harus diselaraskan dengan penurunan angka kemiskinan,” kata Hasanuddin.

Ia menilai bahwa upaya pembangunan saat ini masih memerlukan evaluasi agar hasilnya dapat lebih merata bagi semua lapisan masyarakat.

Ia juga mengungkapkan keterbatasan peran DPRD dalam pemantauan program pembangunan. Menurutnya, DPRD hanya terlibat dalam verifikasi dan pemantauan awal melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga tidak dapat memantau seluruh pelaksanaan program di lapangan. Ia berharap agar otoritas pemantauan DPRD bisa ditingkatkan.

“Kami berharap ada peningkatan wewenang dalam memantau dampak program bantuan yang diusulkan, agar dapat memastikan keberhasilannya,” jelasnya.

Saat ini, ada lebih dari 700 usulan kegiatan yang tercatat dalam SIPD, namun implementasinya masih perlu dipantau lebih ketat.

Hasanuddin menegaskan pentingnya agar pemerintah provinsi memprioritaskan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029.

“Ke depan, kita harus lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” tutupnya.

Reporter: Retno editor eka Anika