Helmi Desak PLN Benahi Pasokan Listrik agar Pemadaman Tak Berulang

Publiknews.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta PT PLN (Persero) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pasokan listrik agar pemadaman bergilir yang sempat terjadi tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai kepastian ketersediaan listrik harus menjadi perhatian utama PLN. Terlebih, gangguan pasokan tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menghambat kegiatan ekonomi dan operasional pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, setiap gangguan yang terjadi harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat langkah pencegahan. PLN diharapkan mampu mengantisipasi berbagai kendala, termasuk persoalan distribusi bahan bakar batu bara yang menjadi salah satu faktor terganggunya pasokan listrik.

“Kami berharap kejadian seperti ini menjadi pembelajaran bagi PLN untuk memperkuat antisipasi. Jangan sampai persoalan yang sama kembali terjadi dan masyarakat harus menghadapi pemadaman lagi,” ujarnya.

Helmi mengungkapkan, DPRD Samarinda sebelumnya telah meminta penjelasan langsung dari pihak PLN terkait penyebab gangguan pasokan listrik. Dalam pertemuan tersebut, salah satu persoalan yang disampaikan berkaitan dengan mekanisme distribusi batu bara untuk kebutuhan pembangkit.

Ia menjelaskan, meskipun Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah penghasil batu bara, distribusi bahan bakar tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung menuju pembangkit di daerah. Batu bara harus terlebih dahulu melalui tahapan penyimpanan dalam stok logistik pusat sebelum disalurkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Kondisi rantai pasok tersebut, menurut Helmi, perlu mendapat perhatian agar ketersediaan bahan bakar pembangkit tetap terjamin dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pelayanan listrik.

Politikus Partai Gerindra itu berharap PLN bersama pihak terkait dapat segera menemukan solusi atas kendala distribusi tersebut. Dengan demikian, kebutuhan listrik masyarakat Samarinda dapat terpenuhi secara lebih stabil.

Di sisi lain, Helmi turut menanggapi evaluasi PLN mengenai kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman. Ia mengapresiasi langkah tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap konsumen.

Namun, menurutnya, penggantian atau kompensasi tidak sepenuhnya dapat menutupi dampak yang dirasakan masyarakat akibat terhentinya pasokan listrik.

“Kalau ditanya apakah kompensasi itu sebanding, tentu masyarakat lebih membutuhkan listrik yang tersedia agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan. Apalagi bagi pelaku UMKM, listrik sangat menunjang kegiatan usaha mereka,” tutupnya.

Ia menegaskan, perbaikan sistem pasokan dan penguatan antisipasi harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus menghadapi gangguan layanan listrik yang berdampak pada aktivitas sosial maupun perekonomian. (adv/DPRDSamarinda/Nisca)