Jembatan Pulau Balang Masih Belum Difungsikan Sepenuhnya, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Buka Akses Permanen

Publiknews.co Samarinda — Jembatan Pulau Balang, yang digadang-gadang menjadi penghubung strategis antara Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga kini masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Meski konstruksinya telah selesai dan jembatan tersebut telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Juli 2024, hingga saat ini fasilitas tersebut belum dibuka secara permanen untuk umum.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat PPU, yang sudah lama menantikan kehadiran infrastruktur tersebut sebagai jalur utama penghubung antardaerah.

“Jembatan ini adalah impian warga PPU sejak lama. Jalan akses dari sisi Penajam sudah selesai sejak beberapa waktu lalu, jembatan pun telah berdiri kokoh. Tapi mengapa sampai sekarang masih tertutup untuk publik?” ujar Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Muin.

Baharuddin menjelaskan bahwa satu-satunya kesempatan masyarakat dapat melintasi jembatan tersebut terjadi saat momentum arus mudik dan balik Lebaran.

Namun, akses itu bersifat sementara dan terbatas, menggunakan sistem buka-tutup satu arah.

Ia juga mengungkapkan belum mendapat penjelasan teknis yang pasti mengenai alasan di balik belum dibukanya jembatan secara penuh. “Sampai saat ini kami belum menerima informasi yang jelas dari pihak terkait tentang kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan ini,” tuturnya.

Lebih dari sekadar proyek fisik, Jembatan Pulau Balang bagi warga PPU adalah simbol pemerataan pembangunan dan harapan peningkatan kesejahteraan.

Keberadaan jembatan ini diyakini mampu menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi barang, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi lokal.

“Jika jembatan ini resmi dibuka, saya yakin masyarakat akan sangat terbantu. Harga kebutuhan pokok bisa turun karena pengiriman barang menjadi lebih efisien. Selama ini semuanya masih mahal karena bergantung pada transportasi feri atau speedboat,” lanjut Baharuddin.

Ia juga menilai bahwa operasionalisasi jembatan akan membawa dampak signifikan terhadap pola transportasi masyarakat.

Moda transportasi air seperti feri, yang selama ini menjadi tumpuan utama, kemungkinan besar akan tergeser.

“Setelah insiden kapal tenggelam beberapa waktu lalu, masyarakat semakin waspada. Kehadiran jembatan tentu menjadi pilihan yang lebih aman dan nyaman. Lambat laun, layanan feri mungkin tak lagi diminati,” katanya.

Sebagai Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kaltim, Baharuddin menegaskan bahwa jembatan yang telah selesai dibangun tidak boleh dibiarkan mangkrak.

Ia pun mendesak pemerintah agar segera membuka akses jembatan secara permanen demi memenuhi harapan masyarakat yang telah lama menanti.
(adv/dprdkaltim).