Kaltim Matangkan Transformasi Ekonomi Hijau, Perkebunan dan Hilirisasi Jadi Motor Pertumbuhan Baru

Ket foto: Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

Publiknews.co Samarinda, — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengakselerasi perubahan struktur ekonominya dengan mengurangi ketergantungan pada sektor batu bara.

Sejalan dengan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), arah investasi mulai digeser ke sektor-sektor bernilai tambah seperti perkebunan berkelanjutan, energi bersih, dan hilirisasi industri.

Salah satu langkah strategis yang tengah dirampungkan adalah penyusunan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) untuk sektor perkebunan yang ditargetkan selesai pada akhir 2025.

Dokumen ini memuat daftar proyek siap tawar di bidang kakao, karet, hingga kelapa sawit, yang dirancang tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa penyusunan IPRO perlu disertai upaya tambahan agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

“Penyusunan dokumen bukanlah tujuan akhir. Diperlukan strategi promosi yang tepat serta pelaksanaan hilirisasi yang konkret agar nilai tambahnya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Rudy, Minggu (30/11/2025).

Selama lebih dari dua dekade, Kaltim dikenal sebagai pusat produksi batu bara nasional.

Berdasarkan data Badan Geologi tahun 2024, cadangan batu bara di Kaltim mencapai lebih dari 13 miliar ton atau sekitar 39 persen dari total cadangan nasional.

Sumber daya gas alam, minyak bumi, serta kekayaan hutan tropis semakin menegaskan karakter Kaltim sebagai wilayah yang bergantung pada komoditas ekstraktif.

Ketergantungan tersebut menjadikan perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi pasar global.

Karena itu, pemerintah kini mengutamakan diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor perkebunan, energi terbarukan, hilirisasi komoditas unggulan, serta pengembangan pariwisata berbasis alam.

Rudy mencontohkan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai kawasan yang diproyeksikan menjadi pionir pengembangan kakao dan komoditas pertanian lainnya.

“Mahakam Ulu akan dijadikan model pengembangan kakao dan sektor pertanian yang lebih seimbang dengan dominasi kegiatan pertambangan,” jelasnya.

Pemprov juga tengah menyiapkan perlindungan Indikasi Geografis Kakao Mahakam Ulu untuk meningkatkan posisi tawar di pasar nasional dan internasional.

Selain itu, Kabupaten Kutai Barat dinilai memiliki potensi besar untuk hilirisasi karet menjadi produk bernilai tambah seperti crumb rubber.

Sementara itu, Kutai Timur mendorong tumbuhnya industri pengolahan kelapa sawit menjadi produk pangan dan bahan kimia melalui berbagai forum promosi investasi.

Untuk memastikan proyek-proyek dalam IPRO dapat direalisasikan, pemerintah telah menetapkan tujuh kawasan industri prioritas.

Beberapa di antaranya yakni Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan, Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kutai Timur, serta Kawasan Ekonomi Khusus Buluminung di Penajam Paser Utara.

Konektivitas antarwilayah juga diperkuat. Pembangunan Tol Samarinda–Bontang ditargetkan selesai pada 2026, melengkapi Tol Balikpapan–Samarinda yang menjadi jalur logistik utama menuju IKN.

Selain itu, pembangunan Pelabuhan Internasional Kariangau dan Bandara VVIP IKN diproyeksikan mempercepat mobilitas logistik dan investasi.

Pada sektor energi, pembangunan PLTS dan fasilitas biomassa mulai berjalan untuk mendukung visi “Kaltim Hijau 2045”.

Pemerintah juga memperluas pembangunan infrastruktur digital berupa jaringan fiber optik dan pusat data regional untuk menunjang investasi di sektor teknologi dan layanan keuangan.

Hasil dari berbagai upaya tersebut mulai terlihat. Hingga kuartal III 2025, lima negara tercatat menjadi investor terbesar dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Kaltim dengan total nilai lebih dari 480 juta dolar AS, yaitu:

Singapura: 163,74 juta dolar AS (475 proyek)

Mauritius: 126 juta dolar AS (4 proyek)

Tiongkok: 81,99 juta dolar AS (151 proyek)

Malaysia: 70,36 juta dolar AS (245 proyek)

Inggris: 46,43 juta dolar AS (55 proyek)

Posisi ini menempatkan Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di luar Pulau Jawa.

Pembangunan IKN turut meningkatkan daya tarik Kaltim sebagai pasar baru dengan ekosistem pembangunan yang berorientasi keberlanjutan.

Namun demikian, Rudy menegaskan bahwa angka investasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.

“Investasi harus membuka lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.

Kaltim masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan tenaga kerja terampil, rendahnya literasi digital, dan isu tata kelola lingkungan.

Untuk itu, pemerintah menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) dan politeknik industri untuk mempercepat pengembangan kompetensi tenaga kerja.

Penyederhanaan perizinan juga terus dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Setiap investasi harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kami menargetkan Kaltim menjadi contoh keberhasilan transformasi menuju ekonomi hijau di tingkat nasional,” tutup Rudy.

Dengan sumber daya energi yang melimpah, lebih dari 3 juta hektare lahan produktif, serta dukungan infrastruktur modern, Kalimantan Timur kini memasuki babak baru, bergerak dari dominasi sektor pertambangan menuju pusat ekonomi hijau dan inovasi Nusantara.
(Adv/DprdKaltim).