Kecamatan Tenggarong Seberang Siap Tempati Kantor Baru dan Perkuat Layanan Masyarakat

Foto: Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono (Nur/Publiknews)

Publiknews.co, Kutai Kartanegara – Kecamatan Tenggarong Seberang bersiap menempati kantor camat baru yang telah selesai dibangun di Desa Bangun Rejo.

Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono, mengatakan bahwa gedung baru tersebut sudah rampung dan kini tinggal menunggu proses serah terima dari Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara.

“Bangunannya sudah selesai, tinggal menunggu penyerahan resmi dari pihak PU,” jelas Tego saat ditemui pada Selasa (7/10/2025).

Ia menyebutkan, relokasi kantor camat ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

“Kantot ini pusat administrasi yang lebih representatif dan mudah diakses warga dari berbagai desa di wilayah Tenggarong Seberang,” tuturnya.

Selain fokus pada kesiapan kantor baru, pemerintah kecamatan juga terus memastikan layanan sosial masyarakat tetap berjalan optimal. Salah satu yang mendapat perhatian adalah kegiatan posyandu.

Menurut Tego, posyandu di wilayahnya telah berjalan baik berkat dukungan pembiayaan dari pemerintah desa.

“Posyandu berjalan bagus karena banyak dibiayai desa, terutama untuk kader-kadernya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, saat ini layanan posyandu di Tenggarong Seberang telah mengintegrasikan enam layanan sekaligus, mulai dari kesehatan remaja, anak-anak, hingga orang tua dalam satu sistem pelayanan terpadu.

Dengan pola ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai layanan kesehatan dasar secara efisien di satu tempat.

Sementara itu, terkait rencana bantuan dana sebesar Rp150 juta yang sempat dibahas, Tego menegaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap wacana. Saat ini, dana yang telah terealisasi baru sebesar Rp50 juta.

“Dana Rp150 juta itu masih wacana untuk tahun depan. Yang sudah pasti baru Rp50 juta,” katanya.

Ia menekankan bahwa dana tersebut akan diberikan dalam bentuk program, bukan uang tunai. Pemerintah kecamatan juga akan menyiapkan sumber daya manusia dan sistem pertanggungjawaban agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.

“Kami juga minta pengawalan dari pihak kejaksaan supaya semua prosesnya transparan dan tidak menimbulkan masalah hukum ke depan,” tutur Tego menutup wawancara. (Adv/Nr)