Ketimpangan Akses Pendidikan Menengah di Kaltim, Legislator Soroti Kesenjangan Infrastruktur Sekolah

Publiknews.co Samarinda – Ketimpangan dalam ketersediaan fasilitas pendidikan di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan.

Legislator DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan pelosok dalam hal infrastruktur pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan luar biasa.

Menurutnya, kondisi fisik banyak sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di sejumlah daerah belum layak, sehingga berdampak langsung terhadap kualitas proses belajar mengajar.

Ia menyebut bahwa upaya pemerataan pendidikan tidak bisa hanya dilakukan melalui kebijakan kurikulum atau peningkatan tenaga pendidik, tetapi juga harus menyentuh aspek dasar seperti bangunan dan sarana penunjang.

“Masalah utama di banyak daerah bukan sekadar kekurangan guru, tapi juga tidak adanya fasilitas yang mendukung proses belajar yang optimal,” kata Salehuddin, yang mewakili Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara.

Ia menambahkan bahwa lonjakan jumlah penduduk di beberapa wilayah turut meningkatkan kebutuhan akan sekolah-sekolah baru.

Oleh karena itu, ia menilai penting bagi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menyiapkan rencana pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan yang menyasar wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

Salehuddin juga menyoroti peran strategis pemerintah provinsi yang secara kewenangan mengelola pendidikan menengah.

Ia mendorong agar pembangunan sekolah tidak lagi berpusat di kawasan strategis saja, melainkan menjangkau desa dan kecamatan yang selama ini minim perhatian.

“Pemerataan itu bukan hanya soal jumlah guru atau buku pelajaran. Kita bicara soal anak-anak yang belajar dalam gedung tak layak, tanpa laboratorium, bahkan ada yang belum punya jaringan listrik stabil,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan ini.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah, DPRD, dan stakeholder pendidikan lainnya menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan inklusif di seluruh Kalimantan Timur.

“Kalau kita ingin mencetak generasi berkualitas dan daya saing tinggi, infrastrukturnya dulu harus setara. Pendidikan bukan hak istimewa bagi kota besar saja, tapi hak seluruh anak Kaltim,” tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN