Ketua DPRD Kaltim Desak Pemerintah Segera Siapkan Helikopter Siaga untuk Mahulu

Publiknews.co Samarinda – Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi sorotan akibat keterbatasan infrastruktur dan tantangan alam yang ekstrem.

Kabupaten di ujung timur Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia ini kerap terisolasi, terutama saat bencana melanda.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Ia mendesak pemerintah mengambil langkah strategis dan cepat untuk menjamin keselamatan serta kebutuhan dasar warga.

“Jika jalur darat belum sepenuhnya dapat dilalui dan sungai mengalami surut, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan moda transportasi konvensional. Helikopter perlu disiapkan sebagai sarana evakuasi dan distribusi bantuan,” ujarnya pada Kamis (7/8/2025).

Mahulu dikenal memiliki medan yang sulit diakses. Banyak desa hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai atau udara.

Saat terjadi bencana atau cuaca ekstrem, distribusi logistik sering terhambat, bahkan tak jarang bantuan gagal tiba tepat waktu.

Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada harga serta ketersediaan bahan pokok.

“Pernah terjadi harga beras menembus satu juta rupiah per karung, sementara gas elpiji hampir tidak tersedia. Ini bukan sekadar persoalan distribusi, tetapi menyangkut pemenuhan hak dasar warga untuk hidup layak,” tegasnya.

Hasanuddin mengingatkan bahwa Kaltim pernah memiliki program penyediaan helikopter siaga melalui kerja sama Pemprov Kaltim, kepolisian, dan Kodam, dengan anggaran operasional mencapai Rp2 miliar untuk enam bulan.

Program ini, yang dijalankan saat Akmal Malik menjabat sebagai Penjabat Gubernur, menggunakan skema pendanaan lintas lembaga.

“Waktu itu sistem patungan antarinstansi sangat membantu, tetapi sekarang program tersebut seperti hilang begitu saja,” ungkapnya.

Politikus Golkar itu mendorong agar skema tersebut diaktifkan kembali, bahkan membuka peluang menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Menurutnya, penyediaan helikopter tidak harus sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita perlu berpikir kolaboratif. Jika perusahaan-perusahaan besar di Kaltim turut berkontribusi, kita bisa memiliki helikopter siaga untuk keadaan darurat. Ini persoalan kemanusiaan, bukan sekadar logistik,” paparnya.

Hasanuddin juga menyoroti minimnya liputan media terhadap wilayah terluar seperti Mahulu.

Menurutnya, perhatian media dapat menjadi tekanan publik yang mendorong pemerintah bertindak lebih cepat.

“Media memegang peran penting. Jangan sampai Mahulu terus berada di bawah bayang-bayang ketertinggalan hanya karena letaknya jauh dari pusat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) harus menjadi prioritas pembangunan nasional.

Sebagai wilayah perbatasan, Mahulu adalah simbol eksistensi negara yang tidak boleh diabaikan.

“Ini bukan sekadar masalah keterpencilan wilayah, tetapi juga soal keadilan sosial. Warga Mahulu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pertolongan dan pelayanan cepat saat terjadi krisis,” pungkasnya.
(advdprdkaltim)