Komisi II DPRD Samarinda Telusuri Tambahan Anggaran Rp10 Miliar untuk Perumda Varia Niaga

Publiknews.co Samarinda – Penambahan penyertaan modal senilai Rp10 miliar kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga pada tahun anggaran 2024 menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda.

Komisi II DPRD memastikan akan melakukan penelusuran secara menyeluruh guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik tersebut.

Perumda Varia Niaga merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan tujuan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat serta menjaga stabilitas harga di pasaran.

Namun, suntikan dana tambahan yang cukup signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menimbulkan pertanyaan dari sejumlah kalangan, termasuk lembaga legislatif.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya alokasi anggaran tambahan sebesar Rp10 miliar kepada Perumda Varia Niaga dalam laporan keuangan terbaru yang diterima DPRD.

“Berdasarkan dokumen yang kami telaah, terdapat penyertaan modal kepada Perumda Varia Niaga sebesar Rp10 miliar dalam anggaran tahun 2024.

Tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi Pemerintah Kota Samarinda,” ujar Iswandi.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat sebelumnya bersama mitra kerja guna meninjau rencana anggaran tahun berjalan.

Iswandi, yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa temuan ini kini menjadi fokus pemantauan utama Komisi II.

“Selama ini kami tidak menemukan adanya penganggaran terkait penyertaan modal untuk Varia Niaga. Maka dari itu, hal ini menjadi sorotan penting dan sedang kami dalami,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Iswandi menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dengan menelaah laporan keuangan Varia Niaga secara detail.

Proses ini akan mencakup peninjauan terhadap waktu pencairan, alokasi dana, serta kondisi arus kas dan laporan laba rugi perusahaan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap dana publik yang dikucurkan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan keuangan menjadi kunci untuk melihat bagaimana dana tersebut dikelola dan apakah penggunaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal mutlak dalam pengelolaan keuangan BUMD.

Oleh karena itu, DPRD melalui Komisi II akan terus mengawal proses ini agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana.

“Langkah ini penting untuk menjamin bahwa alokasi anggaran benar-benar digunakan secara optimal, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” tutup Iswandi.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN