Komisi IV DPRD Kaltim Soroti Pembiayaan Asrama Sekolah Negeri

Ket foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.

Publiknews.co Samarinda – Komisi IV DPRD Kaltim menilai skema pembiayaan asrama di sekolah negeri perlu dibenahi menyusul terbitnya surat edaran terkait pungutan biaya asrama di salah satu SMA negeri di Samarinda yang menimbulkan keberatan sejumlah orang tua.

Menurut DPRD, hal ini mencerminkan bahwa perencanaan anggaran belum mencerminkan kebutuhan sebenarnya di lapangan. Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak terjadi pada anggaran berikutnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut persoalan muncul karena pemerintah belum memiliki perhitungan kebutuhan yang realistis.

Ia menegaskan perlunya penyusunan ulang anggaran berdasarkan kebutuhan faktual sekolah berasrama.

“Kami meminta Disdikbud melakukan penghitungan ulang secara detail. Apabila memungkinkan, seluruh kebutuhan asrama harus dibiayai oleh pemerintah agar tidak ada lagi pungutan,” ujarnya pada Jumat (21/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa belum adanya mekanisme pendanaan yang jelas membuat sebagian sekolah meminta kontribusi orang tua untuk menutup kekurangan biaya operasional, padahal hal tersebut menyulitkan keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Saat ini terdapat tiga SMA negeri di Kaltim yang mengelola fasilitas asrama, dan semuanya menghadapi kesenjangan antara kebutuhan operasional dan anggaran yang tersedia.

Alokasi Rp1,56 juta per siswa per bulan dinilai masih jauh dari kebutuhan riil.

Menurut Darlis, ketimpangan ini berpotensi menimbulkan perbedaan antara konsep pendidikan gratis dan kondisi faktual di lapangan.

Karena itu, ia meminta agar kebutuhan asrama dihitung secara realistis dan diakomodasi dalam penyusunan APBD.
(Adv/DprdKaltim/Ca)