Krisis Daya Tampung Sekolah di Balikpapan, DPRD Kaltim Minta Pemprov Segera Ambil Langkah Konkret

Publiknews.co Samarinda — Menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026, persoalan klasik kembali mencuat di Kota Balikpapan, minimnya kapasitas sekolah negeri untuk menampung lulusan SMP.

Hal ini memicu sorotan dari kalangan legislatif di Kalimantan Timur yang mendesak pemerintah provinsi agar tidak menutup mata terhadap persoalan serius ini.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menilai rendahnya daya tampung SMA negeri di Balikpapan merupakan sinyal darurat yang tak bisa dibiarkan berlarut.

Ia menegaskan, kondisi ini bukan hanya berdampak pada akses pendidikan, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

“Ketika lebih dari separuh lulusan SMP tidak tertampung di sekolah negeri, itu artinya ada kegagalan dalam menjamin hak pendidikan yang seharusnya dijamin negara,”kata Damayanti, Jumat (13/6/2025).

Data terbaru menunjukkan bahwa hanya sekitar 51 persen siswa lulusan SMP di Balikpapan yang dapat mengakses SMA negeri.

Sisanya harus mencari alternatif lain, sebagian besar di antaranya terpaksa beralih ke sekolah swasta yang tidak semua orang tua mampu biayai.

Damayanti menekankan bahwa solusi tidak bisa hanya mengandalkan sekolah swasta sebagai jalan keluar. Ia menilai perlu ada intervensi dari pemerintah berupa kebijakan subsidi atau pembiayaan bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

“Realitas di lapangan menunjukkan, banyak keluarga kesulitan secara ekonomi. Jika sekolah negeri terbatas, maka pemerintah harus hadir memberikan dukungan, bukan justru membiarkan masyarakat menanggung sendiri,”ujarnya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penambahan sekolah negeri di Balikpapan adalah keterbatasan lahan.

Menurut Damayanti, pendekatan inovatif seperti memanfaatkan lahan milik pemerintah atau merancang sekolah dengan bangunan vertikal bisa menjadi solusi jangka panjang yang realistis.

“Pembangunan sekolah baru tak harus selalu horizontal. Di kota padat seperti Balikpapan, sudah waktunya kita pertimbangkan model sekolah bertingkat yang efisien dan adaptif,”usulnya.

Di sisi lain, ia juga mendorong evaluasi serius terhadap struktur rombongan belajar (rombel) di sekolah-sekolah eksisting.

Penambahan jumlah kelas bisa menjadi solusi jangka menengah yang cepat dilakukan sembari menunggu rencana jangka panjang direalisasikan.

“Pemprov harus proaktif, jangan menunggu angka putus sekolah naik dulu baru bertindak. Pendidikan bukan hanya soal angka, tapi tentang keadilan dan tanggung jawab negara terhadap masa depan anak-anak,”pungkas Damayanti.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN