Publiknews.co Samarinda – Persoalan banjir yang masih terus membayangi Kota Samarinda kembali menjadi perhatian utama DPRD Kalimantan Timur.
Menyikapi kondisi ini, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyuarakan pentingnya pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang difokuskan untuk menangani permasalahan banjir secara menyeluruh dan terkoordinasi.
Afif menilai bahwa penanganan banjir tidak dapat dibebankan kepada satu instansi atau tingkatan pemerintahan semata.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, serta seluruh pemangku kepentingan yang relevan.
“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Permasalahan banjir memerlukan kolaborasi lintas lembaga secara terstruktur,” ujarnya, Kamis (12/6/2025).
Sebagai langkah awal, ia mengusulkan agar Komisi II menginisiasi dialog resmi bersama Wali Kota Samarinda dan instansi terkait, guna menyusun strategi terpadu berbasis data dan kondisi lapangan.
“Saya telah menyampaikan kepada Ketua Komisi pentingnya segera mengundang Wali Kota untuk berdiskusi bersama. Pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman dalam menyusun langkah-langkah konkret,” tutur Afif.
Ia menambahkan bahwa upaya penanggulangan banjir harus melibatkan banyak elemen, termasuk dinas teknis, kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga warga terdampak.
Infrastruktur pendukung seperti pembangunan kolam retensi, perbaikan saluran drainase, dan normalisasi sungai menurutnya harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Lebih jauh, Afif menilai banjir yang terus berulang bukan sekadar persoalan cuaca ekstrem, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola lingkungan dan kurangnya perencanaan terintegrasi.
“Permasalahan ini harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Pemerintah provinsi perlu mengalokasikan dukungan anggaran khusus agar upaya penanganannya berjalan optimal,” jelasnya.
Untuk itu, Afif menyarankan agar dibentuk satuan tugas khusus yang memiliki mandat operasional dan sumber daya memadai, guna menjamin penanganan banjir dilakukan secara fokus, konsisten, dan berkelanjutan.
“Saya mendorong agar satgas ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki wewenang teknis dan dukungan anggaran yang cukup untuk bertindak nyata di lapangan,” katanya dengan tegas.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar inisiatif ini dapat mengakhiri siklus permasalahan banjir yang selama ini terkesan hanya menjadi isu musiman tanpa penyelesaian nyata.
“Dengan komitmen yang sama dari seluruh pihak, saya percaya Samarinda mampu keluar dari lingkaran permasalahan banjir yang sudah terlalu lama membebani masyarakat,” pungkasnya.
Penulis Nisnun Editor Redaksi PN






Users Today : 100
Total Users : 441274
Views Today : 176
Total views : 1501488
Who's Online : 3