Masa HGB Mall Lembuswana Segera Berakhir, DPRD Kaltim Dorong Pemprov Siapkan Skema Pengelolaan Ulang Aset Strategis

Publiknews.co Samarinda – Menjelang berakhirnya masa Hak Guna Bangunan (HGB) Mall Lembuswana pada tahun 2026, perhatian publik mulai tertuju pada arah kebijakan pengelolaan aset tersebut.

Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, menekankan perlunya langkah antisipatif dari pemerintah provinsi agar aset bernilai tinggi itu tidak terbengkalai atau dikelola secara tidak maksimal.

Firnadi menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan resmi di internal komisi maupun bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait masa depan aset Mall Lembuswana.

Namun ia memastikan hal itu akan masuk dalam agenda strategis dewan dalam waktu dekat.

“Kami memandang ini sebagai aset penting yang harus dikelola secara hati-hati dan profesional. Dengan masa HGB yang segera habis, harus ada skema lanjutan yang disiapkan sejak dini, apakah diperpanjang, dialihkan, atau dikelola secara mandiri oleh pemprov,” ujarnya.

Menurut Firnadi, persoalan tata kelola aset memang menjadi tantangan besar pemerintah daerah.

Ia mencontohkan situasi serupa yang tengah dihadapi pada pengelolaan Hotel Royal Suite, yang kini terseret dalam sengketa hukum antara pemerintah provinsi dan mitra pengelola.

“Masalah Hotel Royal Suite adalah bukti pentingnya kejelasan kontrak, kepatuhan terhadap kesepakatan, dan transparansi pengelolaan aset. Ketika persepsi antara pemerintah dan pengelola berbeda, sengketa hukum tidak bisa dihindari. Hal seperti ini tidak boleh terulang lagi,” tegasnya.

Firnadi menekankan pentingnya penguatan tata kelola aset daerah dengan pendekatan hukum, audit transparan, serta pembaruan regulasi untuk menghindari konflik di masa depan.

Ia juga mengingatkan agar Pemprov tidak gegabah dalam memperpanjang kerja sama atau menyerahkan aset strategis ke pihak ketiga tanpa evaluasi menyeluruh.

“DPRD akan terus mengawal agar setiap aset milik daerah dikelola dengan pendekatan yang berpihak pada kepentingan publik, bukan semata-mata bisnis,” tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN