Pemangkasan Anggaran Pusat Ganggu Skema Infrastruktur Kaltim

Ket: Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh.

Publiknews.co Samarinda – Pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat tahun 2026 dipastikan memberi efek signifikan terhadap APBD Kaltim.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengaku kecewa karena pemotongan tersebut berdampak langsung pada skema pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.

Ia menyebutkan bahwa postur anggaran kini harus disusun ulang agar tetap sesuai prioritas, meski ruang fiskal semakin sempit.

“Semua sektor terdampak, termasuk infrastruktur. Pembahasan anggaran masih sangat alot dan belum mencapai titik temu,” ungkapnya pada Rabu (19/11/2025).

Abdulloh juga menyoroti defisit kas daerah yang memperbesar potensi penundaan proyek-proyek strategis.

“Minimnya kas daerah membuat sejumlah program berisiko ditunda atau bahkan dibatalkan,” ujarnya.

DPRD sedang membahas kembali skala prioritas untuk menentukan proyek mana yang akan tetap berjalan pada 2026.

“Kita akan mendalami setiap usulan agar prioritas pembangunan tetap jelas dan terukur,” tegasnya.

Total KUA-PPAS 2026 awalnya ditetapkan Rp21,35 triliun namun turun menjadi Rp15 triliun. Transfer pusat yang sebelumnya mencapai Rp9,33 triliun hanya tersisa sekitar Rp3 triliun.

Kondisi ini mengubah sepenuhnya struktur anggaran daerah.

Abdulloh memastikan pembahasan lanjutan akan ditujukan untuk menjaga agar pembangunan inti tetap terlaksana meski dalam kondisi fiskal yang sulit.
(Adv/DPRDKaltim/Ca)