Pemkab dan DPRD Kukar Jalin Koordinasi dengan OIKN, Bahas Sinkronisasi Pembangunan dan Kewenangan Wilayah

Publiknews.co, Publiknews.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama anggota DPRD Kukar melakukan kunjungan kerja dan audiensi ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), di Kantor OIKN, Selasa (7/10/2025).

Agenda ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan OIKN, khususnya terkait pembagian kewenangan dan arah pembangunan wilayah penyangga IKN.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, yang memimpin rombongan mengatakan, perkembangan pembangunan IKN saat ini patut diapresiasi dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kukar sebagai daerah mitra strategis.

“Kukar memiliki peran vital karena sebagian wilayahnya menjadi bagian dari kawasan penyangga IKN. Maka, penting bagi kami untuk memastikan segala kebijakan pembangunan tetap sejalan dengan visi nasional tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat daerah,” ujarnya.

Menurut Rendi, audiensi ini juga menjadi sarana untuk memperkaya dan menyempurnakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar yang kini tengah memasuki tahap akhir penyusunan.

Pihak Pemkab ingin memastikan bahwa arah pembangunan daerah tetap sinkron dengan kebijakan ruang dan tata kelola yang ditetapkan OIKN.

“Dalam uji publik RPJMD, muncul sejumlah masukan dari masyarakat, khususnya terkait batas wilayah yang masuk dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Ada beberapa kecamatan seperti Samboja Barat, Samboja, dan Muara Jawa yang dalam peta rancangan baru tidak tercantum di wilayah Kukar. Ini tentu perlu kita bicarakan secara terbuka agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” jelasnya.

Ia menegaskan, kejelasan batas administratif dan kewenangan antara Kukar dan OIKN bukan hanya penting bagi perencanaan pembangunan, tetapi juga bagi keberlanjutan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah perbatasan.

Pemkab Kukar bersama DPRD dan Bappeda berkomitmen menjaga komunikasi intensif dengan OIKN agar seluruh kebijakan pembangunan dapat berjalan secara harmonis dan terintegrasi.

“Kolaborasi ini bukan sekadar teknis, tapi juga komitmen bersama untuk memastikan pembangunan di Kukar tetap seimbang dan berkeadilan,” kata Rendi.

Audiensi ini juga membahas potensi penguatan infrastruktur di kawasan penyangga, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peluang pengembangan ekonomi daerah yang mendukung kebutuhan IKN.

Pemerintah Kabupaten Kukar berharap, kerja sama yang dibangun bersama OIKN dapat menjadi pondasi kuat dalam menghadapi perubahan tata ruang dan pola pembangunan di masa mendatang.

“Kukar siap menjadi mitra aktif IKN mendukung dari sisi pembangunan, namun tetap menjaga identitas dan kemandirian daerah,” tutup Rendi. (Adv/Nr)