Pemprov Kaltim Pastikan Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas dalam APBD 2026 Meski Anggaran Menurun

Ket: Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

Publiknews.co Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat setelah nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun.

Jumlah tersebut turun drastis dibanding tahun sebelumnya, terutama akibat penurunan signifikan pada transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi ini menuntut penyesuaian cepat agar kapasitas fiskal daerah tetap terjaga.

Situasi tersebut mendorong Pemprov Kaltim menerapkan strategi pengelolaan anggaran yang lebih ketat guna memastikan layanan dasar masyarakat tidak terdampak secara langsung.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyatakan bahwa hampir seluruh komponen anggaran daerah tahun depan mengalami penyusutan.

Oleh sebab itu, pemerintah melakukan langkah penghematan besar, khususnya pada jenis belanja yang tidak bersifat mendesak.

Ia menekankan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan penyesuaian menyeluruh demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

“Belanja yang tidak bersifat prioritas termasuk konsumsi rapat serta perjalanan dinas kita lakukan pengurangan hingga sekitar 66 persen,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

Akibat kebijakan ini, sejumlah kegiatan tidak dapat diikutsertakan dalam perencanaan anggaran tahun 2026.

Kendati demikian, Pemprov menegaskan bahwa standar pelayanan minimum bagi masyarakat tetap menjadi fokus utama dan tidak boleh terganggu.

Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah memilih menaruh perhatian lebih pada sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sementara program yang belum urgen untuk sementara ditunda.

Rudy menambahkan bahwa meskipun berbagai kegiatan dipangkas, pemerintah memastikan roda pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Seluruh standar pelayanan minimum tetap kami jaga agar pelaksanaannya berlangsung baik dan sesuai ketentuan,” tuturnya.

Di tengah tekanan anggaran tersebut, pemerintah tetap mempertahankan sejumlah program strategis.

Salah satu yang menjadi prioritas adalah program GratisPol, yang mencakup pembiayaan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Program tersebut dipertahankan karena memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Rudy memastikan alokasi anggarannya sudah diamankan meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah.

“Untuk program GratisPol, anggarannya sudah disiapkan, jumlahnya lebih dari dua triliun rupiah,” ungkapnya.

Selain pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar juga tetap ditempatkan dalam daftar prioritas utama Pemprov Kaltim.

Pemerintah menilai bahwa pembangunan infrastruktur fundamental tidak boleh terhenti agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

“Prioritas utama kita tetap pada pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur pelayanan dasar,” tegas Rudy Mas’ud. (Adv/DprdKaltim/Ca)