Perjalanan Panjang Terbentuknya Gratispol: Dari Kegelisahan hingga Harapan Baru Pendidikan bagi Anak Kaltim

Foto: Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

Publiknews.co Samarinda – Di salah satu ruang kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Seno Aji menuturkan kembali perjalanan panjang lahirnya program Gratispol, sebuah inovasi besar yang membuka akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Kaltim.

Cerita tersebut menggambarkan bahwa kebijakan ini bukanlah keputusan instan, melainkan hasil dari serangkaian kegelisahan, kajian mendalam, serta refleksi atas kondisi di lapangan.

Seno mengingat masa ketika masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim.

Di hadapannya, tumpukan dokumen anggaran daerah menunjukkan tren peningkatan APBD Kaltim dari tahun ke tahun, terutama sejak 2020 hingga 2024. Namun, alokasi anggaran khusus untuk pendidikan, terutama beasiswa, nyaris stagnan.

“Ketika saya melihat besaran anggaran beasiswa yang sangat terbatas, saya yakin dengan peningkatan alokasi tersebut, peluang anak-anak Kaltim untuk mengakses pendidikan akan jauh lebih luas,” ungkapnya pada Jumat (28/11/2025).

Rasa prihatin tersebut menjadi titik awal dari diskusi panjang terkait arah pengembangan pendidikan di Kaltim.

Setahun sebelum dirinya berpasangan dengan Rudy Mas’ud dalam Pilgub, keduanya telah berulang kali membicarakan perlunya memperluas akses pendidikan tinggi.

Diskusi yang awalnya berfokus pada beasiswa ini kemudian berkembang menjadi pembahasan tentang pemerataan dan pembiayaan pendidikan secara lebih komprehensif.

Gagasan tersebut semakin menguat ketika keduanya melakukan kunjungan ke berbagai wilayah, dari pusat kota hingga daerah terpencil.

Di sana mereka menemukan fenomena serupa: banyak anak-anak Kaltim terhenti pendidikannya di jenjang SMA bukan karena kemampuan, melainkan karena keterbatasan biaya.

Data yang dikumpulkan pun mengonfirmasi hal tersebut.

Hanya sekitar delapan persen anak muda di Kaltim yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Data itu jelas menunjukkan persoalan serius yang harus segera ditangani. Banyak generasi muda yang berkeinginan melanjutkan studi, namun terhalang oleh biaya, bukan kemampuan akademik,” ujar Seno.

Dari situ, gagasan untuk menggratiskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa asal Kaltim mulai dirumuskan secara lebih matang.

Setelah melakukan analisis, Seno menemukan jumlah mahasiswa asal Kaltim berada di kisaran 105.000 hingga 130.000 orang.

Dengan perhitungan rata-rata UKT, kebutuhan anggaran masih dapat dipenuhi melalui alokasi wajib pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

“Secara fiskal program ini sangat memungkinkan, secara sosial sangat mendesak, dan secara moral menjadi kewajiban kita untuk menjamin agar anak-anak Kaltim memiliki akses pendidikan setinggi-tingginya,” jelasnya.

Berdasarkan serangkaian kajian dan masukan dari masyarakat, program Gratispol akhirnya diputuskan sebagai salah satu unggulan pasangan Rudi–Seno.

Menurut Seno, dukungan besar dari masyarakat, terutama kalangan muda, membuktikan bahwa kebijakan ini hadir pada saat yang tepat.

Gratispol bukan sekadar slogan politik, melainkan jawaban konkret atas kebutuhan riil yang ada di lapangan.

Kini, saat program tersebut mulai dijalankan, Seno menegaskan bahwa Gratispol merupakan hasil proses panjang, bukan keputusan mendadak.

Program ini menjadi wujud nyata harapan baru agar pendidikan tinggi tidak lagi menjadi hak eksklusif bagi sebagian kecil orang, melainkan kesempatan yang merata bagi seluruh anak Kalimantan Timur.

(Adv/DprdKaltim/Ca)