Perusahaan Besar Diminta Taat Pajak, DPRD Kaltim Soroti Potensi PAD yang Hilang

Publiknews.co Samarinda – Rendahnya kontribusi fiskal dari perusahaan besar yang beroperasi di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius DPRD Kaltim.

Praktik pembayaran pajak kendaraan dan alat berat ke luar daerah dinilai telah merugikan keuangan daerah, khususnya dalam upaya pembangunan infrastruktur.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyampaikan bahwa banyak kendaraan milik perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim justru menggunakan pelat nomor dari luar provinsi, seperti pelat B dan L.

Kondisi ini menurutnya tidak sebanding dengan beban yang ditanggung daerah akibat aktivitas industri tersebut.

“Kendaraan-kendaraan perusahaan itu setiap hari melintasi jalan-jalan kita, tapi kontribusi pajaknya justru dinikmati daerah lain. Ini tidak adil bagi Kalimantan Timur,”kata Guntur, Jumat (27/06/2025).

Ia menilai keberadaan kendaraan dan alat berat yang tidak terdaftar di Kaltim menyebabkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tidak maksimal, meskipun sumber daya alam yang dimanfaatkan berasal dari wilayah ini.

“Seharusnya pajak kendaraan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat aktivitas perusahaan. Artinya, pihak yang menggunakan harus ikut menanggung biaya pemeliharaan,”tegasnya.

Lebih jauh, Guntur mendorong perusahaan untuk segera melakukan proses balik nama kendaraan agar menggunakan pelat nomor Kaltim.

Menurutnya, hal ini bukan hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan ekonomi terhadap daerah operasi.

“Kami ingin melihat kepedulian dari perusahaan. Taat pajak di tempat beroperasi itu bentuk kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,”ujarnya.

Selain kendaraan, ia juga menyoroti keberadaan alat berat yang masih belum terpantau secara maksimal dalam sistem perpajakan daerah. Potensi besar dari sektor ini dinilai belum tergarap secara optimal.

Guna menindaklanjuti persoalan ini, Komisi II DPRD Kaltim akan memperkuat kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), termasuk melalui inspeksi lapangan serta audit aset yang dimiliki perusahaan.

“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa potensi pajak benar-benar ditindaklanjuti dan tidak dibiarkan menguap,”tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN