Program Internet Desa Gratis Capai 80 Persen, Pemprov Kaltim Perkuat Fondasi Gratispol hingga Pelosok

Foto: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal.

Publiknews.co Samarinda, — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengupayakan pemerataan akses internet di wilayah pedesaan, dengan capaian terbaru program Internet Desa Gratis yang telah menjangkau 80 persen desa per tanggal 10 November 2025.

Program ini merupakan bagian integral dari Gerakan Transformasi Pendidikan dan Pelayanan Publik (Gratispol) yang bertujuan membuka akses digital hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Kaltim.

Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan konektivitas semata, tetapi juga memperkuat layanan di sektor pendidikan, kesehatan, administrasi desa, serta literasi digital yang menjadi fokus utama dalam program Gratispol.

Dengan adanya koneksi internet, desa-desa kini dapat mengakses layanan pendidikan berbasis digital, seperti pembelajaran jarak jauh, platform e-learning, serta koordinasi data pendidikan secara lebih efektif.

Sejauh ini, sebanyak 672 desa telah terhubung dengan jaringan internet gratis.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan langkah strategis menuju kesetaraan digital di wilayah tersebut.

“Hingga tanggal 10 November, realisasi Internet Desa sudah mencapai 80 persen,” ungkap Faisal pada Jumat (28/11/2025).

Sebagai bagian dari integrasi program Gratispol, koneksi internet desa berfungsi sebagai akses utama untuk pemerataan pendidikan.

Desa yang telah terkoneksi dapat menggunakan platform administrasi akademik, sistem data pendidikan, hingga sarana komunikasi yang memudahkan mahasiswa penerima manfaat Gratispol dalam berkoordinasi dengan perguruan tinggi.

Penyelesaian konektivitas pada 20 persen desa yang tersisa menjadi prioritas utama. Saat ini, terdapat 169 desa yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk sekitar 40 desa yang sedang dalam tahap realisasi anggaran perubahan.

Untuk menjaga kestabilan jaringan dan menghindari ketergantungan pada satu penyedia layanan, Diskominfo Kaltim melibatkan tujuh penyedia sekaligus, yakni Telkom, Telkomsat, Telkomsel, Telkomsel Orbit, Icon Plus, Komtelindo, dan Basecamp.

Strategi multi-provider ini memungkinkan desa memperoleh layanan yang paling sesuai dengan kondisi geografis masing-masing.

“Pendekatan ini sangat penting, terutama bagi desa yang membutuhkan layanan pendidikan digital dalam skema Gratispol, agar mahasiswa dan masyarakat tidak mengalami hambatan akses,” tambah Faisal.

Pemprov Kaltim juga menegaskan bahwa program ini tidak hanya berhenti pada pemasangan infrastruktur.

Pada Januari 2026, akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh guna memastikan kualitas jaringan memenuhi standar yang ditetapkan.

“Jika kualitas jaringan sudah memadai, kami akan melanjutkan program ini hingga masa jabatan Rudi–Seno berakhir pada tahun 2029,” jelas Faisal.

Apabila terdapat penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas, Diskominfo akan mengganti dengan penyedia lain demi menjaga optimalitas layanan.

Desa-desa yang belum terjangkau internet mayoritas berada di lokasi dengan kondisi ekstrem, tanpa listrik, atau wilayah yang sulit dijangkau pemasangan fiber optik. Pada titik-titik tersebut, teknologi satelit menjadi solusi utama.

Untuk desa yang belum memiliki listrik, Pemprov berkolaborasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyediakan panel surya, sehingga koneksi internet tetap dapat diakses oleh mahasiswa, pelajar, serta perangkat desa dalam menjalankan layanan pendidikan dan administrasi Gratispol.

“Memang, desa-desa yang terakhir ini cukup menantang,” ujar Faisal.

Selain pengembangan infrastruktur, Pemprov juga menyiapkan program pemanfaatan internet, salah satunya adalah pelaksanaan Zoom silaturahmi antara kepala desa dengan gubernur atau wakil gubernur sebagai contoh pemanfaatan fasilitas digital dalam komunikasi pemerintahan.

Akses digital ini mendukung berbagai layanan pendidikan Gratispol, seperti pendataan mahasiswa, pengiriman dokumen akademik, serta proses administrasi antara kampus dan desa yang sebelumnya terkendala oleh minimnya konektivitas.

Dengan pencapaian 80 persen ini, Kaltim semakin mendekati target pemerataan internet di seluruh 841 desa.

Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus memperkuat akses pendidikan dan pelayanan publik dalam kerangka kebijakan Gratispol.

(Adv/DprdKaltim/Ca)