Publiknews.co Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis dalam mengatasi persoalan pendidikan yang masih dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan pemerataan pendidikan nasional yang digagas oleh Menteri Sosial, Prabowo Subianto.
Program ini dirancang dengan sistem pendidikan berbasis asrama dan akan segera diterapkan di beberapa daerah, termasuk Kota Samarinda yang terpilih sebagai salah satu wilayah percontohan.
Pemerintah Kota Samarinda, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), sebelumnya telah mengajukan usulan pembukaan kelas untuk program ini, yaitu 2 hingga 3 kelas di tingkat SMP serta 6 kelas di tingkat SD.
Mohammad Novan menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan tersebut, mengingat program ini secara khusus ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang selama ini terhambat oleh kendala biaya.
“Masih banyak anak-anak di luar sana yang belum memperoleh akses pendidikan yang layak. Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut,” ungkap Novan pada
Ia juga menekankan bahwa program ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya menjangkau peserta didik dari golongan kurang mampu.
Terkait ketersediaan lokasi, Novan menyampaikan bahwa lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Samarinda telah dipersiapkan.
Kawasan Palaran dipilih sebagai lokasi pendirian sekolah tersebut, dan lahannya sudah diajukan serta memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Kota Samarinda telah menyediakan lahan di wilayah Palaran, dan informasi yang kami terima menyebutkan bahwa pengajuan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan,” jelasnya.
Meskipun persiapan lahan telah rampung, Novan mengungkapkan bahwa detail teknis mengenai sistem pembelajaran dan kurikulum saat ini masih disusun oleh pemerintah pusat.
“Hal-hal teknis yang lebih mendalam, seperti metode pengajaran dan kurikulum, masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat,” katanya.
Kendati demikian, ia tetap optimistis program ini dapat segera direalisasikan dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun daerah.
Penulis Ainun Editor Redaksi PN







Users Today : 461
Total Users : 441061
Views Today : 933
Total views : 1500959
Who's Online : 4