Publiknews. Co, Samarinda – Anggota komisi VI DPRD Kaltim Salehuddin mengatakan dalam sektor pendidikan dirinya menyangkan masih adanya status lahan yang masih bermasalah di Kaltim.
Menurutnya hal itu dapat menghambat pengembangan pendidikan di benua Etam.
Dengan adanya hal tersebut Politisi asal Golkar ini mendorong supaya Pemprov Kaltim dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) karena baginya persoalan ini tidak mampu hanya diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim
“Ini tidak hanya melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, tapi juga melibatkan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), bahkan Badan Pertanahan. Kemudian bisa berkoordinasi dengan Pemkab dan Pemkot terkait,” ucap Saleh.
Baginya, persoalan lahan bukan urusan yang mudah untuk diselesaikan, belum lagi Disdikbud Kaltim juga perlu focus dengan urusan pendidikan lainnya, supaya keduanya tetap bisa berjalan, maka dari itu ia berharap seluruh elemen pemerintahan mampu bekerjasama.
“Problem proses transisi penyerahan aset sesuai payung hukum yang ada itu mestinya clear (selesai) pada 2016. Tapi di Kaltim, hanya sebagian kecil yang diserahkan,” jelasnya.
Maka dari itu, Ia mendorong pemerintah provinsi agar dibentuk satgas untuk mencarikan solusinya dan berharap mengenai permasalahan lahan untuk pendidikan ini bisa dapat segara terselesaikan.
“Soal lahan ini juga jadi kendala mengapa Pemprov tak bisa maksimal dalam membantu pembangunan sekolah dan penambahan ruang belajar. Sekolah yang berhak dapat bantuan itu harus clear di lahan,” tutupnya. (Adv/red/Eka)