Salehuddin Sebut Peningkatan SDM Jadi Langkah Awal Pengentasan Kemiskinan di Kaltim

Publiknews. Co, Samarinda – Dalam rangka menekan angka kemiskinan di Kaltim, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin sebut peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci awal dalam pengentasan kemiskinan di Daerah.

“Kalau bicara konteks kemiskinan terutama di Kaltim tidak lepas dari SDM yang perlu kita benahi. Karena daya saing kita cukup rendah dibanding di luar Kaltim. Bahkan di antara pulau Kalimantan kita masih dalam proses yang tidak setara,” ujar Salehuddin, Senin (13/11/2023).

Pada kesempatan wawancara media ini, Salehuddin menyampaikan bahwa kemiskinan menjadi dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim, seperti halnya kekurangan pangan dan gizi, kurang pendidikan hingga dapat menimbulkan tindakan kriminalitas yang merugikan lainya.

“Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat,” ungkap Salehuddin yang juga legislator daerah pemilihan Kutai Kartanegara.

Politisi asal Golkar itu mengatakan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.

Lanjutnya, pengembangan SDM dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sehingga ia meminta kepada pemerintah provinsi agar segera memberikan fasilitas atau ruang yang maksimal bagi proses pembinaan SDM, termasuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha yang ada di Kaltim.

“Apalagi adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini juga jadi tantangan kita. Saya fikir sekarang memang Kaltim belum ada proses bagaimana meningkatkan SDM,” katanya.

Lanjutnya termasuk beberapa kabupaten tidak semua angka kemiskinan disumbang oleh masyarakat lokal. Sebagian besar ada masyarakat pendatang yang kemudian mengadu  nasib di beberapa daerah kabupaten/kota, juga menjadi penyumbang salah satu angka kemiskinan.

Salehuddin  menekankan pentingnya kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, indikator yang digunakan oleh BPS saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri.

“Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin kalau dipakai di Kaltim notabene sangat unik dan belum relevan jika ditarik ke nasional, misal di satu desa desa nelayan selalu diidentikkan dengan desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal ukuran itu tak bisa dijadikan dasar,” jelasnya.

Selain daripada itu, Salehuddin berharap keterlibatan semua stakeholder, termasuk ribuan perusahaan yang ada di Kaltim, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan.

“Contoh program Rumah Layak Huni yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan perusahaan di Kaltim mesti meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya menyalurkan program ratusan rumah layak huni,” ucap Salehuddin. (Adv/red/ek)