Samri Shaputra Minta Pemkot Samarinda Gunakan Dana Darurat Tangani Longsor di Jalan Sultan Sulaiman

PUBLIKNEWS.CO.Samarinda. Pemkot Samarinda tidak bisa melakukan penanganan longsor di Jalan Sultan Sulaiman, Sambutan. Pasalnya jalan tersebut merupakan kewenangan Provinsi Kaltim, dan baru akan ditangani pada tahun 2023 mendatang,

Menyikapinya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra meminta Pemkot Samarinda sebaiknya menggunakan dana tanggap darurat, seperti saat penanganan Jalan Trikora atau Teluk Bajau yang longsor beberapa waktu lalu.

“Dalam rangka menyelamatkan masyarakat kita, walaupun jalan provinsi, yang lewat di situ setiap hari warga Samarinda. Jadi pemerintah perlu memperhatikan itu,” kata Samri, kepada media ini.

Menurutnya, jalan tersebut merupakan akses pertama poros Samarinda menuju Kecamatan Anggana. Otomatis mobilitas warga akan terganggu bila penanganan sementara untuk jalan tersebut. Sehingga, butuh langkah cepat tanggap oleh Pemkot sebagai bentuk penanganan sementara.

“Masalahnya itu jalan utama. Saya minta pemkot segera berkoordinasi. Kan ada sebenarnya dana tanggap darurat yang bisa dimanfaatkan, yang tidak mesti menunggu APBD murni pemprov tahun depan,” ucapnya.

Lanjut Samri, paling tidak Pemkot Samarinda perlu menurunkan tim teknis guna memastikan kondisi di lapangan, dan berkoordinasi lebih lanjut ke pemerintah provinsi.

“Kalau hanya diberikan pembatas atau tanda, itu masih rawan. Perlu dipastikan supaya betul-betul aman. Karena ini menyangkut masyarakat kita,” pungkas politisi PKS tersebut.

Sementara Camat Sambutan, Yosua Laden menyebut, penanganan yang diberikan Pemkot Samarinda saat longsor awal Juli lalu itu hanya berupa evakauasi warga terdampak. Sebelumnya, sebanyak 2 rumah di RT 29, Kelurahan Sambutan, itu diketahui amblas. Meski tak ada korban jiwa, sebanyak 10 kepala keluarga telah diminta untuk tak meninggali lagi rumahnya karena rawan ambruk.

“Untuk saat ini jalan khusus kendaraan roda dua saja, walaupun sebenarnya tidak direkomendasikan untuk lewat situ. Untuk roda empat kami arahkan ke jalan alternatif. Sudah tidak ada lagi penanganannya dari kecamatan,” jelas Yosua saat dikonfirmasi.