Teks Foto: Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra.
Publiknews.co, SAMARINDA – Belum terisinya sejumlah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda secara definitif menjadi sorotan DPRD. Komisi I meminta pemerintah kota segera memberikan kepastian pengisian jabatan agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan terdapat 10 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat eselon II yang hingga kini masih dipercayakan kepada Pelaksana Tugas (Plt).
Persoalan tersebut, menurutnya, tidak hanya terjadi pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga ditemukan di lingkungan kecamatan dan kelurahan. Bahkan, ada camat yang harus menjalankan tugas tambahan dengan memimpin dua wilayah kecamatan sekaligus.
Samri menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat penyelesaian. Sebab, pejabat yang berstatus Plt memiliki keterbatasan kewenangan dan penugasan yang pada dasarnya bersifat sementara.
“Jangan sampai jabatan sementara berlangsung terlalu lama. Pejabat definitif diperlukan agar pelaksanaan tugas pemerintahan lebih terarah dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Samri saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan pendataan Komisi I DPRD Samarinda, posisi yang belum terisi secara definitif meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris DPRD, Asisten I dan Asisten III Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bidang SDM, Inspektur Inspektorat Daerah, Kepala Bapperida, Kepala Disperkim, Kepala Disdikbud, serta Kepala Dinas PUPR.
Kekosongan jabatan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun serta adanya pergeseran dan rotasi dalam struktur pemerintahan.
Samri mengatakan, Komisi I telah beberapa kali memberikan masukan kepada Pemkot Samarinda agar proses pengisian jabatan segera dilakukan. Namun, berdasarkan informasi yang diterima DPRD, Wali Kota Samarinda Andi Harun masih melakukan penilaian terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini menjalankan tugas sebagai Plt.
Penilaian tersebut mencakup kemampuan dan hasil kerja pejabat selama menjalankan tanggung jawab yang diberikan sebelum ditetapkan untuk menduduki jabatan definitif.
“Informasi yang kami terima, wali kota ingin melihat terlebih dahulu bagaimana kinerja para Plt. Masa penugasan itu juga menjadi bagian dari evaluasi sebelum menentukan pejabat definitif,” jelasnya.
Selain persoalan penilaian kinerja, Samri turut menyinggung kemungkinan adanya pertimbangan efisiensi anggaran dalam pengaturan jabatan sementara. Ia menyoroti mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang mendapat penugasan sebagai Plt.
Menurut analisis pribadinya, pejabat yang ditunjuk sebagai Plt memperoleh tambahan TPP sebesar 20 persen dari nilai TPP jabatan yang diemban, sementara hak TPP dari jabatan definitif sebelumnya tetap diterima.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan pandangan berdasarkan analisisnya dan bukan penjelasan resmi dari Pemkot Samarinda.
Mengenai waktu pelantikan, Samri mengaku memperoleh informasi bahwa pengisian sejumlah jabatan kemungkinan dilakukan secara bersamaan pada Desember 2026. Namun, hingga saat ini informasi tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah kota.
Ia berharap proses pengisian jabatan tidak terus tertunda karena keberadaan pejabat definitif dibutuhkan untuk memperjelas tanggung jawab dan pengambilan keputusan di setiap perangkat daerah.
Di sisi lain, Samri memberikan apresiasi terhadap penerapan sistem asesmen ASN pada masa kepemimpinan Wali Kota Andi Harun. Menurutnya, proses penempatan pejabat yang mempertimbangkan kompetensi dan hasil penilaian kinerja merupakan langkah yang perlu dipertahankan dibandingkan hanya mengutamakan faktor senioritas.
Ia juga mengakui, meskipun masih terdapat sejumlah posisi yang dijalankan Plt, aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat sejauh ini tetap berlangsung.
Namun, Komisi I berharap kepastian pengisian jabatan segera diberikan agar koordinasi antarperangkat daerah, pelaksanaan program pembangunan, serta pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.
“Harapan kami, jabatan-jabatan yang masih kosong segera diisi secara definitif. Dengan begitu, setiap pejabat bisa menjalankan kewenangannya secara penuh dan tanggung jawab pemerintahan menjadi lebih jelas,” tandasnya.(adv/dprd/nisnun)






Users Today : 1159
Total Users : 561624
Views Today : 2608
Total views : 1706323
Who's Online : 5