Publiknews.co, Samarinda – Penyederhanaan perizinan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menjadi salah satu fokus dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pertambangan di Kalimantan Timur (Kaltim). Meski proses perizinan diharapkan lebih cepat dan mudah, aspek perlindungan lingkungan tetap menjadi perhatian, terutama terkait kewajiban jaminan reklamasi bagi perusahaan tambang.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menjelaskan penyusunan regulasi tersebut dilakukan menyusul adanya pendelegasian sebagian kewenangan perizinan pertambangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan pertambangan MBLB sesuai kewenangannya.
Namun, tidak seluruh ketentuan dapat ditetapkan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Sejumlah aspek teknis masih harus mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, termasuk penentuan tarif jaminan reklamasi atau jamrek yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha.
Samsun menilai penetapan besaran jaminan reklamasi tidak bisa dilakukan secara seragam tanpa melihat kondisi dan karakteristik masing-masing kegiatan pertambangan. Perhitungan tersebut perlu mempertimbangkan potensi kerusakan lingkungan agar kewajiban pemulihan lahan tetap sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.
“Regulasinya diserahkan ke daerah, maka dari itu kita sedang menyusun perdanya, hanya saja memang ada beberapa poin yang harus mengacu kepada keputusan pusat. Contohnya terkait tarif untuk jamrek. Itu kan ada acuannya. Nah, ini yang mesti kita bijaksanai. Kita lihat, kita evaluasi kerusakan lingkungannya akan separah apa,” kata Samsun, Selasa (17/11/2026).
Selain persoalan reklamasi, DPRD Kaltim juga menginginkan aturan baru tersebut mampu mengurangi kerumitan administrasi dalam pengurusan izin. Menurut Samsun, kegiatan pertambangan MBLB memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pertambangan batu bara dan mineral logam sehingga persyaratan perizinannya perlu disesuaikan.
Komoditas yang termasuk dalam kategori MBLB atau selama ini dikenal sebagai galian C antara lain tanah urug, laterit, dan pasir. Perbedaan skala usaha serta nilai ekonomi komoditas tersebut dinilai menjadi pertimbangan penting dalam menentukan persyaratan maupun waktu pengurusan perizinan.
Ia berharap regulasi yang disiapkan tidak justru membebani pelaku usaha dengan prosedur administrasi yang terlalu panjang. Sebaliknya, kemudahan dalam memenuhi persyaratan dan kepastian waktu penerbitan izin diharapkan dapat mendorong kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan sekaligus meningkatkan minat investasi.
“Persyaratannya kita permudah, dengan waktu yang kita persingkat. Harapannya iklim investasi di bidang MBLB itu lebih cepat,” ujarnya.
Meski demikian, mengenai batas waktu penyelesaian perizinan, Samsun menyebut masih diperlukan pembahasan lebih lanjut. Ketentuan tersebut nantinya akan diperjelas melalui aturan teknis yang menjadi turunan dari Perda.
Pengaturan teknis melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) akan mencakup sejumlah aspek, mulai dari besaran tarif jaminan reklamasi, batas maksimal luasan wilayah pertambangan, hingga durasi pengurusan izin.
“Nanti tergantung dari Perkada yang mengatur secara teknis. Berapa tarifnya, berapa batasan luasannya, perizinannya berapa lama, nanti itu dituangkan di dalam Perda dan Perkada sebagai penjabaran dari Perda,” demikian Samsun. (Ad/dprdkaltim)
Penulis Nisnun







Users Today : 1308
Total Users : 557060
Views Today : 2188
Total views : 1697770
Who's Online : 14