Sarkowi: Latar Belakang Anggota DPRD Beragam, Tapi Kinerja Tetap Berpatokan pada Aturan

Publiknews.co Samarinda – Keberagaman latar belakang pendidikan dan pengalaman politik anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi faktor yang turut memengaruhi dinamika kerja lembaga legislatif.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang menilai bahwa variasi kompetensi di antara para anggota berdampak pada kualitas pelaksanaan fungsi legislatif.

Menurut Sarkowi, tiga fungsi utama DPRD yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran memerlukan sinergi dan pemahaman yang kuat dari seluruh anggota.

Namun, ia mengakui bahwa perbedaan latar belakang sering kali menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pengambilan keputusan.

“Tugas DPRD sangat strategis, mulai dari penyusunan peraturan daerah, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, hingga pembahasan anggaran. Namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kesiapan masing-masing anggota,”ujar politisi Partai Golkar itu, Senin (23/6/2025).

Ia menambahkan bahwa tidak semua anggota DPRD berasal dari latar belakang pendidikan tinggi atau memiliki pengalaman panjang di dunia politik.

Sebagian besar merupakan wajah baru di dunia legislatif, yang masih perlu proses adaptasi dan pembelajaran.

“Ada anggota yang berlatar belakang pendidikan menengah, ada yang sarjana, bahkan ada yang telah lama aktif di politik. Semua membawa perspektif masing-masing, dan itu turut mewarnai dinamika internal,”jelasnya.

Meski demikian, Sarkowi menegaskan bahwa seluruh kinerja DPRD tetap berjalan dalam kerangka regulasi yang ketat, mulai dari Undang-Undang, peraturan pemerintah, hingga tata tertib internal dewan.

Dalam hal pengawasan etik dan perilaku, DPRD juga dilengkapi oleh Badan Kehormatan (BK) sebagai lembaga internal yang menangani dugaan pelanggaran anggota.

“Jika ada laporan atau indikasi pelanggaran, maka proses akan ditangani oleh BK sesuai prosedur yang berlaku. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran etika,”tegas Sarkowi.

Ia juga menyinggung bahwa saat ini terdapat dua anggota DPRD Kaltim, yakni Darlis Pattalongi dan Andi Satya Adi Saputra, yang tengah dalam pemeriksaan Badan Kehormatan terkait dugaan pelanggaran saat mengikuti rapat dengar pendapat mengenai persoalan di Rumah Sakit Haji Darjat.

Terkait kasus tersebut, Sarkowi menepis anggapan bahwa DPRD bersikap arogan atau menyepelekan profesi tertentu, termasuk advokat.

Ia menekankan bahwa semua tuduhan harus melalui pembuktian dan proses yang berlaku, bukan dihakimi secara sepihak.

“Biarkan mekanisme berjalan. Kita bekerja berdasarkan regulasi, bukan asumsi. Tidak ada ruang untuk tindakan sepihak tanpa dasar hukum,”ucapnya.

Sarkowi juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal kinerja DPRD secara aktif, namun tetap dengan pemahaman dan pendekatan yang konstruktif.

“Kami tidak menutup diri. Pengawasan publik penting, tetapi harus didasarkan pada informasi yang benar dan saluran yang sesuai. Mari kawal bersama dengan cara yang sehat,”pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN