Sigit Soroti Diskriminasi Pelayanan BPJS: Pemerintah Diminta Tidak Sekadar Bangga Anggaran

Publiknews.co, Samarinda — Di tengah maraknya program layanan kesehatan gratis di Kalimantan Timur, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengkritisi masih adanya perlakuan berbeda terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.

Ia menilai, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keadilan pelayanan kesehatan masih jauh dari harapan.

“Jangan buru-buru berbangga karena BPJS digratiskan. Kalau pelayanannya masih dibedakan dengan pasien umum, berarti prinsip keadilan belum benar-benar ditegakkan,” ujar Sigit, Senin (21/7/2025).

Ketua Fraksi PAN–NasDem itu menyampaikan keluhan masyarakat yang ia terima saat kegiatan reses.

Ia mencontohkan adanya perbedaan perlakuan di antara fasilitas layanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, terhadap pasien BPJS.

“Di Balikpapan, ada keluarga pasien BPJS yang merasa lebih dihargai saat berobat di rumah sakit swasta. Karena itu, mereka memilih pindah ke Rumah Sakit Pertamina. Ini menjadi catatan penting yang harus segera dievaluasi,” ungkapnya.

Sigit menilai, kendati pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar dan menambah tenaga kesehatan, termasuk melalui skema PPPK, perbaikan kualitas layanan belum tampak nyata.

Padahal, sektor kesehatan di Kaltim mendapat alokasi anggaran hingga Rp4,7 triliun, termasuk program-program andalan seperti GratisPol dan JosPol.

“Tambahan tenaga kesehatan dan program yang digulirkan tentu penting. Namun, jika pasien masih merasa mendapatkan perlakuan seperti warga kelas dua, maka itu patut dikritisi. Yang terpenting bukan besaran anggaran, tetapi kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mendorong Dinas Kesehatan Kaltim untuk membangun pola kemitraan yang sehat dengan pihak rumah sakit swasta.

Menurutnya, sektor swasta seharusnya diposisikan sebagai mitra strategis, bukan pesaing, dalam upaya pemerataan layanan kesehatan.

“Biarkan rumah sakit swasta berkembang, itu justru meringankan beban pemerintah. Tetapi, yang terpenting adalah memastikan bahwa di mana pun masyarakat berobat, mereka mendapat pelayanan yang layak. Ini bukan soal persaingan, melainkan soal tanggung jawab pelayanan publik,” imbuhnya.

Lebih jauh, Sigit mengingatkan agar visi-misi pemerintah daerah tidak berhenti sebatas dokumen perencanaan.

Ia menekankan pentingnya ukuran keberhasilan yang konkret dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Program boleh bagus di atas kertas. Tapi keberhasilan harus diukur dari kepuasan warga, bukan dari seberapa besar anggaran yang dikeluarkan. Jangan sampai semuanya hanya menjadi slogan kosong,” ujarnya.

Pernyataan Sigit menjadi pengingat di tengah upaya pemerintah mewujudkan layanan kesehatan yang merata, adil, dan bermartabat.

Ia menegaskan, masyarakat tidak menuntut perlakuan istimewa, mereka hanya ingin diperlakukan secara manusiawi saat membutuhkan pelayanan.

“Masyarakat tidak meminta diperlakukan istimewa. Mereka hanya berharap dihargai sebagai sesama manusia. Itu saja,” tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi