Subandi Dorong Strategi Hulu Atasi Banjir Samarinda: Bukan Lagi Sekadar Proyek, Tapi Upaya Menyelamatkan Kota

Publiknews.co, Samarinda — Upaya penanganan banjir di Kota Samarinda dinilai perlu beralih dari sekadar kegiatan proyek teknis menjadi langkah strategis yang menyasar akar permasalahan secara menyeluruh.

Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, yang menilai bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan masih bersifat jangka pendek dan bersifat reaktif.

“Jika penanganan banjir hanya sebatas pengerukan saluran atau pembangunan tanggul darurat setelah banjir terjadi, persoalan ini tidak akan pernah tuntas. Diperlukan perubahan pendekatan yang dimulai dari kawasan hulu,” ujar Subandi, Senin (21/7/2025).

Ia menekankan pentingnya membangun sistem pengendalian banjir yang terfokus pada wilayah hulu.

Subandi mendorong agar pembangunan bendungan pengendali (bendali) di kawasan Sungai Siring, Kutai Kartanegara, serta normalisasi Waduk Benanga di Samarinda menjadi prioritas dalam penganggaran tahun 2026.

Menurutnya, Sungai Siring merupakan salah satu titik krusial karena menjadi aliran utama menuju Sungai Karangmumus yang kerap meluap dan menyebabkan banjir di wilayah kota.

Tanpa pengendalian dari wilayah hulu, limpasan air akan sulit ditangani oleh sistem drainase yang ada di dalam kota.

“Secara logika hidrologi, jika bagian hulu tidak dikendalikan, maka kawasan hilir akan terus mengalami tekanan. Karena itu, pengendalian harus diawali dari bagian atas aliran sungai,” jelasnya.

Subandi juga menyoroti pentingnya normalisasi Waduk Benanga yang saat ini mengalami penurunan kapasitas tampung akibat sedimentasi.

Ia mengingatkan, tanpa pengerukan menyeluruh, fungsi waduk sebagai penampung air saat musim hujan tidak akan optimal.

“Waduk Benanga saat ini hampir kehilangan fungsinya. Ini bukan lagi soal teknis semata, tetapi sudah menjadi persoalan keselamatan bagi ribuan warga Samarinda,” tegasnya.

Lebih lanjut, Subandi menilai pemerintah provinsi perlu mengambil peran sebagai koordinator antarwilayah.

Menurutnya, penanganan banjir di Samarinda tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah kota, mengingat aliran air melintasi batas administrasi kabupaten dan kota.

“Pemerintah provinsi harus berperan sebagai penghubung yang mampu menyatukan perencanaan dan penganggaran lintas wilayah. Ini bukan masalah satu daerah saja,” ujar politisi PKS tersebut.

Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat sistem drainase di dalam kota, membangun embung-embung baru, serta menyiapkan sistem pompa air di wilayah yang rawan banjir.

“Kita harus meninggalkan pola pikir yang menganggap ini hanya proyek jangka pendek. Ini adalah investasi penting demi menyelamatkan kota dari bencana yang terus berulang,” tandasnya.

Subandi berharap rencana strategis ini dapat diakomodasi dalam pembahasan APBD 2026 serta masuk dalam agenda prioritas usulan ke pemerintah pusat.

“Jika kita terus menunda, yang terancam bukan hanya anggaran, tetapi juga masa depan kota ini,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi