Tolak Pungutan Seragam di SMAN 10 Samarinda, Darlis Minta Penyelesaian Terbuka

Publiknews.co Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menanggapi serius laporan yang beredar terkait pungutan pembelian seragam beserta biaya jahit yang dikenakan kepada siswa baru di SMA Negeri 10 Samarinda.

Menurutnya, praktik semacam itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan harus segera disikapi dengan langkah tegas.

Dalam laporan yang diterima Komisi IV, wali murid dikenakan biaya lebih dari Rp2,5 juta, yang terdiri dari pembelian kain seragam sekitar Rp1,4 juta dan ongkos jahit sebesar Rp1,05 juta.

Darlis menilai hal tersebut berpotensi melanggar aturan dan bertentangan dengan prinsip pemerataan akses pendidikan.

“Pemerintah telah dengan tegas melarang segala bentuk praktik jual beli seragam di lingkungan sekolah. Karena itu, ketika muncul laporan seperti ini, sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan perhatian,” ujarnya, Kamis (17/7/2025).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyoroti pentingnya peran manajemen sekolah dalam menjaga nama baik institusi pendidikan.

Walaupun peristiwa tersebut terjadi saat kepemimpinan sekolah berada di tangan kepala sekolah sebelumnya dan berlokasi di Education Center, Darlis menekankan bahwa pihak manajemen saat ini tetap harus bertanggung jawab dan mengambil langkah penyelesaian.

Ia juga mengingatkan, jika ada wali murid yang telah melakukan pembayaran namun belum menerima barang atau layanan sebagaimana yang dijanjikan, maka pihak sekolah berkewajiban mengembalikan dana sepenuhnya.

Ia meminta pihak sekolah untuk bersikap transparan dan tidak menghindar dari tanggung jawab.

“Sekolah harus menjadi bagian dari solusi, bukan malah menambah beban bagi orang tua. Jangan biarkan masalah ini dibiarkan berlarut,” tegas Darlis.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat, khususnya orang tua siswa, agar berhati-hati terhadap permintaan pembayaran yang dilakukan secara pribadi atau melalui rekening perorangan.

Darlis meminta agar setiap transaksi dilakukan secara resmi dan tercatat dengan baik.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim terus mengawal program peningkatan fasilitas di SMAN 10, termasuk rencana pembangunan asrama siswa.

Karena itu, ia sangat menyayangkan adanya praktik pungutan yang justru berpotensi mencoreng citra sekolah.

Jika hingga batas waktu yang wajar masalah ini tidak dituntaskan secara internal oleh pihak sekolah, DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim berencana mengambil langkah lanjutan, termasuk memanggil pihak terkait secara resmi untuk meminta klarifikasi.

“Kami beri kesempatan kepada pihak sekolah menyelesaikan ini secara terbuka. Namun jika tidak ada itikad baik, kami akan mengambil tindakan sesuai mekanisme yang berlaku,” tandasnya.

Darlis juga membuka ruang seluas-luasnya bagi para wali murid yang merasa dirugikan untuk melapor langsung ke Komisi IV DPRD Kaltim.

Ia menegaskan, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan dijadikan bahan pertimbangan untuk tindak lanjut secara resmi.

Penulis Nisnun Editor Redaksi