PUBLIKNEWS-Co .KUKAR.Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Kartanegara Mastukhah mengatakan, pemerintah tengah fokus untuk melalukan upaya penurunan angka stunting. Saah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting.
“okus DPPKB kita pada keluarga resiko stunting, terdiri dari beberapa pendampingan yakni ada di calon pasangan suami istri, balita dibawah dua tahun, ibu hamil dan pasca bersalin.”katanya, Selasa (26/3/2024).
Pendampingan dilakukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) baik dari Nakes, PKK, dan Kader KB untuk memastikan keluarga yang beresiko stunting mendapatkan pelayanan yang baik.
Upaya pendampingan dilakukan di lokasi yang beresiko tinggi stunting, dengan memastikan data keluarga yang kemudian dilaporkan ke Elektronik Siap Nikah dan Hamil.
“Resiko stunting itu berdasarkan hasil pendataan keluarga mulai dari pendataan menggunakan Sistem Informasi Pendapatan Keluarga (SIPK), kemudian masuk ke Sistem Informasi Keluarga (SIGA) itu secara nasional. Setelah itu baru di verifikasi dan validasi data keluarga yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat anaknya serta data lainnya.”paparnya.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mengungkap data bahwa Prevelensi Stunung Nasional hanya turun 0,1% dari Tahun 2022 yaitu 21.5%. Sedang sebaran Prevelensi Stunting per Propinsi Tahun 2023 Kalimantan Timur pada 22,9 % masih diatas Nasional Prevelensi Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 23,9 % dan pada Tahun 2023 22.9 % perubahan 1,0 %. Selanjutnya untuk Prevelensi Stunting Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022 27,1% Dan untuk Tahun 2023 belum di ekspos.(adv)