Publiknews. Co -Samarinda– Wacana kenaikkan biaya ibadah haji, mengundang respon Ketua Komisi II DPRD Prov. Kaltim Nidya Listiono. Katakan, pemerintah pusat seharusnya menyesuaikan dengan biaya di Arab Saudi.
Nidya Listiono turut mengkritisi wacana kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji bagi umat muslim yang wacananya akan di naikkan oleh pemerintah pusat.
Wacana kenaikkan biaya haji tersebut, menurutnya justru berbalik dari berita di Arab Saudi, yang melakukan penurunan biaya ibadah haji.
“Kalau saya lihat berita dari saudi, bahwa sebenarnya biaya di turunkan kalau dari sana,” ucapnya.
Melihat hal itu, ia mengatakan seharusnya pemerintah pusat melakukan penyesuaian harga terhadap turunnya biaya haji tersebut.
“Sementara dari pemerintah ada wacana untuk menaikkan. Seharusnya, pemerintah itu yang pertama dilakukan adalah menyinkronkan terkait biaya,” ujarnya.
Walaupun kelak memang harus menaikkan biaya haji, politisi Golkar tersebut mengharapkan transparansi yang jelas terkait detailing kenaikan biaya haji tersebut.
“Kalau kemudian ada kenaikkan, pemerintah harus terbuka terkait variabel cost nya apa saja. Entah itu harga pesawat, penginapan atau v-cost lainnya, harua di transparansikan,” ungkapnya.
Melaksanakan ibadah haji, merupakan impian bagi setiap umat muslim. Maka, pemerintah sebagai lembga yang juga mengurusi ibadah haji msyarakat, rasanya oerlu untuk memberikan kemudahan yang tepat bagi masyarakat.
“Masalah naik atau di turunkan, ya itu harus di sesuaikan lah ya. Kalau bisa di turunkan ya harus di turunkan dong,” lanjutnya.
“Kalau bicara menolak kenaikan, ya kita tolak dong, harus di turunkan. Kalau ada biaya yang bisa di kurangi, kenapa tidak,” sambungnya dengan tegas.
Selain biaya haji yang saat ini menyentuh angka 39 Juta, antrian melakukan ibadah haji juga cukup lama, hingga 20 tahun lamanya mengantri.
“Juga soal waktu pemberangkatan haji, kalau bisa di review kembali lah ya, soalnya bahkan ada yang sampai 20 tahun, itu kan cukup lama,” kritiknya.
Untuk itu, ia pun berharap, adanya kuota haji yang dapat di tjngkatkan dan biaya haji yang di turunkan.
“Kalau bisa kuota di naikkan dan biaya di turunkan,” pungkasnya.
(Rid/Adv DPRD Kaltim).