Yusuf Mustafa Dorong Peran Aktif Ormas dalam Mendorong Pembangunan Kaltim yang Inklusif dan Berkeadilan

Publiknews.co, Samarinda – Organisasi kemasyarakatan (ormas) dan paguyuban di Kalimantan Timur dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Yusuf Mustafa, dalam pernyataan terbarunya.

Menurut Yusuf, ormas dan komunitas sosial tidak hanya berperan sebagai pelengkap demokrasi, tetapi juga dapat mengambil bagian penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal.

“Organisasi kemasyarakatan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam membaca dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Pemerintah memerlukan mitra yang memiliki kedekatan langsung dengan warga,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya adanya pembinaan berkelanjutan dari pemerintah terhadap ormas agar peran sosial mereka lebih terarah dan produktif.

“Jumlah ormas yang banyak bukan menjadi masalah selama dikelola dengan baik. Justru dengan pembinaan yang optimal, mereka bisa menjadi kekuatan sosial yang nyata dalam proses pembangunan,” tegas legislator dari Partai Golkar tersebut.

Yusuf menyatakan bahwa keberagaman etnis dan budaya di Kalimantan Timur seperti komunitas Dayak, Kutai, Bugis, Jawa, Banjar, dan lainnya merupakan aset penting yang perlu dirawat melalui kolaborasi antar kelompok masyarakat.

“Zaman sekarang bukan lagi saatnya mengandalkan satu kelompok untuk membangun daerah. Kita harus membangun bersama, dalam semangat kolektif yang menghargai keberagaman dan gotong royong,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf menilai bahwa kondisi sosial yang harmonis di Kaltim, khususnya hubungan antarormas dan antarumat beragama, telah menjadi salah satu faktor yang mendukung terpilihnya wilayah ini sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

“Atmosfer kehidupan sosial yang damai dan toleran merupakan keunggulan Kalimantan Timur. Tidak semua daerah memiliki modal sosial seperti ini, dan sudah semestinya kita jaga agar pembangunan, termasuk proyek strategis nasional seperti IKN, berjalan dengan lancar dan berkeadilan,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawal kebijakan publik agar implementasinya benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

“Organisasi kemasyarakatan dapat memainkan peran ganda sebagai mitra pengawasan sekaligus penghubung antara aspirasi warga dan pemerintah. Ini penting agar arah pembangunan tidak semata-mata top-down, melainkan betul-betul berakar dari kebutuhan riil masyarakat,” tutup Yusuf.

Penulis Nisnun Editor Redaksi