Yusuf Mustafa Nilai Penanganan Banjir Balikpapan Sudah di Jalur Tepat, Dorong Peran Aktif Masyarakat

Publiknews.co Samarinda — Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Yusuf Mustafa, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam menangani persoalan banjir yang melanda sejumlah wilayah di kota tersebut.

Ia menilai, sejumlah upaya yang telah dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi akibat faktor alam.

Salah satu langkah konkret yang disorot Yusuf adalah pembangunan bendungan pengendali banjir (bosem) seluas 10 hektar di kawasan Balikpapan Utara, serta peningkatan kapasitas saluran air di Jalan MT Haryono.

Menurutnya, upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah untuk mengatasi genangan di titik-titik rawan.

“Pemerintah kota telah bekerja keras, termasuk membangun bosem sebagai penampung air hujan. Namun, kondisi cuaca ekstrem disertai pasang air laut tinggi memperburuk situasi karena air dari darat tidak bisa langsung mengalir ke laut,”terangnya, Kamis (26/6/2025).

Yusuf menekankan bahwa banjir yang terjadi bukan disebabkan kelalaian pemerintah, melainkan gabungan antara curah hujan tinggi dan fenomena pasang laut yang terjadi secara bersamaan.

“Curah hujan yang luar biasa besar dan bertemunya dengan pasang laut membuat air tertahan lebih lama. Situasi ini baru bisa teratasi setelah hujan mereda dan air laut surut,”kata legislator dari daerah pemilihan Balikpapan tersebut.

Selain pembangunan bosem, Yusuf juga menyoroti pekerjaan drainase yang sedang berlangsung di sejumlah titik, antara lain di sepanjang Jalan Joko Tuleh hingga ke Jalan Mufakat.

Ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri sehingga pengerjaannya dilakukan secara bertahap.

“Pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak bisa sekaligus. Pemerintah melaksanakannya secara bertahap karena ketersediaan anggaran yang terbatas,”tambahnya.

Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam merancang hunian yang ramah lingkungan.

Ia menyebut partisipasi warga sangat diperlukan dalam menyertakan sarana penunjang seperti bosem dalam pembangunan perumahan.

“Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pembangunan perumahan idealnya juga menyediakan ruang resapan air. Bosem atau kolam retensi harus masuk dalam perencanaan sebagai bentuk mitigasi jangka panjang,”tegasnya.

Melalui pernyataan tersebut, Yusuf ingin menekankan bahwa penanganan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga perlu dukungan dan peran aktif masyarakat untuk menciptakan kota yang lebih tangguh terhadap bencana.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN