• Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
PublikNews.co
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional
No Result
View All Result
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional
No Result
View All Result
PublikNews.co
No Result
View All Result
Home Advetorial

Atasi Antrian Panjang Kendaraan di SPBU, Sapto: Usulkan Pemrov Bentuk Tim Terpadu 

Redaksi by Redaksi
Desember 2, 2023
in Advetorial, DPRD KALTIM, Kaltim
0 0
0
Sapto Dorong Pemprov Dapat Mengelola SDM Kaltim Dengan Baik
Bagikan

Publiknews. Co, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) membentuk tim terpadu dari berbagai instansi yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan oknum pengetap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kaltim.

“TIm terpadu ini terdiri dari aparat penegak hukum, Pertamina, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM,” Kata Sapto Pramono.

Hal tersebut dikatakannya, karena keresahannya terkait antrian panjang kendaraan di SPBU di Kalimantan Timur.

Lebih lanjut dijelaskannya, Sapto. Tugas dari tim terpadu yaitu melakukan penentuan daerah yang menggunakan kartu pembelian BBM (fuel card) dan kartu itu juga berlaku bagi kendaraan yang datang ke Kaltim, baik kendaraan yang hanya melintas, tinggal sementara, atau tinggal lama.

“Tim terpadu mesti mengoptimalkan peran untuk membereskan perkara distribusi BBM melalui SPBU yang saat ini belum termonitor dengan baik,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Sapto juga kembali menegaskan aparat penegak hukum harus menertibkan para penjual kembali BBM subsidi karena dapat mengganggu distribusi BBM dan merugikan masyarakat yang berhak atas subsidi.

“Oknum-oknum itu tentu memiliki jaringan lama untuk menambah pundi-pundi penghasilan. Tapi, tindakan mereka berdampak masyarakat kesulitan mendapatkan kuota BBM di SPBU dan juga keberadaan Pertamini yang semakin banyak,” Ujarnya.

Selain itu, Politikus Partai Golkar itu mengatakan tim terpadu juga akan memperhatikan kebutuhan BBM bagi nelayan, karena mereka juga merupakan kelompok masyarakat yang berhak atas BBM bersubsidi, dan pendukung perekonomian daerah. (Adv/red)

Post Views: 222
Previous Post

Komitmen Tegakkan Pengawasan Hukum Secara Maksimal, Jahidin Ajak Seluruh Elemen Jangan Takut

Next Post

Komisi III DPRD Kaltim Akan Lakukan Peninjauan Lokasi Yang Diduga Tambang Ilegal

Redaksi

Redaksi

Next Post
Komisi III DPRD Kaltim Akan Lakukan Peninjauan Lokasi Yang Diduga Tambang Ilegal

Komisi III DPRD Kaltim Akan Lakukan Peninjauan Lokasi Yang Diduga Tambang Ilegal

Statistik Pengunjung

450324
Users Today : 420
Total Users : 418215
Views Today : 939
Total views : 1461891
Who's Online : 4
Your IP Address : 216.73.217.145
Server Time : 2026-05-02
PublikNews.co

Navigate Site

  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi

PT. PUTRA BORERO INDAH BERJAYA

No Result
View All Result
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In