Antara Demokrasi dan Dinasti: Perspektif Prof. Dr. Elviandri

Publiknews.co Samarinda – Beberapa waktu lalu, isu dinasti politik mencuat seiring dengan pencalonan Rudy Mas’ud sebagai Gubernur Kaltim. Hal ini berkaitan dengan keterlibatan beberapa anggota keluarganya dalam politik.

Kakaknya, Rahmad Mas’ud, kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Balikpapan setelah sebelumnya menjabat dari 2019 hingga 2024. Dua saudara Rudy lainnya, Hasanuddin dan Syahariah Mas’ud, juga aktif di legislatif, dengan Hasanuddin menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Rudy, yang dikenal aktif berinteraksi dengan masyarakat, menjelaskan bahwa dalam politik Indonesia, pemimpin dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk. “Kami bukan monarki; semua bergantung pada suara masyarakat,” ujarnya dalam sebuah video.

Ia menekankan bahwa prestasinya selama ini bisa ditanyakan langsung kepada warga, yang menilai kapasitas dan kemampuannya.

Sementara itu, Ahli Tata Negara Associate Professor Dr Elviandri SHI MHum, Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), berkomentar bahwa banyak sistem pemerintahan, termasuk yang berlaku di negara-negara seperti Inggris dan Malaysia, tidak lepas dari dinasti politik.

Menurutnya, dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih, kecuali jika ada putusan hukum yang mencabut hak tersebut. Ia menegaskan pentingnya proses pemilihan yang adil dan transparan.

Prof. Elvi menjelaskan, penilaian terhadap dinasti politik harus dilakukan dengan pendekatan substansial, bukan sekadar prosedural.

“Kita perlu menilai dari aspek substansial untuk memahami apakah ada unsur dinasti di dalamnya,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa dalam pemilu, faktor yang lebih penting adalah elektabilitas, bukan hanya kompetensi individu.(*)