Darlis Pattalongi Dorong Evaluasi Tambang Hulu dan Strategi Terpadu Atasi Banjir Loa Janan Ilir

Publiknews.co Samarinda — Hujan deras yang mengguyur Kalimantan Timur dalam beberapa waktu yang lalu kembali memicu banjir di sejumlah titik di Kota Samarinda, khususnya di Kecamatan Loa Janan Ilir.

Puluhan rumah warga dilaporkan terendam dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Jalur utama penghubung antarkecamatan, Jalan HMM Rifadin, tak dapat dilalui akibat genangan air yang tinggi dan belum surut.

Menanggapi kejadian tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mengungkapkan keprihatinannya.

Ia menilai, persoalan banjir tidak hanya dipicu oleh curah hujan ekstrem, tetapi merupakan dampak dari lemahnya tata kelola lingkungan dan belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hulu.

“Kita tidak sedang berhadapan semata dengan intensitas hujan, melainkan dengan persoalan sistemik dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pertambangan di daerah hulu turut memperparah limpasan air ke wilayah dataran rendah seperti Samarinda. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, bencana semacam ini akan terus berulang,”kata Darlis,.

Ia menyoroti bahwa permasalahan banjir tidak bisa dilihat sebagai isu infrastruktur semata.

Berbagai faktor lain seperti buruknya sistem drainase, lemahnya pengawasan perizinan tambang, serta alih fungsi lahan di kawasan resapan air turut memperburuk situasi.

Menurut Darlis, respons pemerintah terhadap banjir masih bersifat reaktif.

Bantuan logistik dan pembentukan posko darurat dinilai belum menyelesaikan akar permasalahan yang lebih dalam.

“Sudah saatnya kita berhenti bersandar pada respons jangka pendek. Pemerintah perlu menyusun strategi penanggulangan banjir yang menyeluruh, termasuk evaluasi izin tambang, pembangunan kolam retensi, peremajaan sistem drainase, dan reforestasi di wilayah rawan,”lanjutnya.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltim, Darlis menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal upaya perbaikan ini.

Ia mendorong pelibatan para pemangku kepentingan, mulai dari dinas teknis, akademisi, hingga komunitas lingkungan, guna memastikan kebijakan yang disusun berpijak pada data ilmiah dan prinsip keadilan ekologis.

Ia juga menekankan pentingnya membangun ketahanan kota secara menyeluruh.

Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi provinsi, menurutnya, Samarinda tidak boleh terus-menerus lumpuh setiap kali menghadapi hujan lebat.

“Banjir yang terjadi berulang kali adalah cerminan dari ekosistem yang rusak dan lemahnya perencanaan pembangunan. Kita perlu keberanian untuk meninjau ulang sektor pertambangan yang selama ini dianggap sebagai penopang ekonomi, karena jika tidak dikendalikan dengan ketat, aktivitas tersebut justru menimbulkan kerusakan dan ancaman serius bagi keselamatan warga,”tutup Darlis.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN