Minim Sosialisasi dan Daya Tampung, DPRD Kaltim Soroti Kesiapan SPMB 2025

Publiknews.co Samarinda — Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan perlunya kesiapan teknis dan strategis dari pemerintah daerah.

Ia menilai, masalah berulang seperti keterbatasan kapasitas sekolah dan informasi yang kurang tersampaikan harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan pendidikan tahun ini.

Ananda mengungkapkan bahwa setiap tahun masyarakat, khususnya para orang tua, selalu dibayangi keresahan saat masa pendaftaran tiba.

Persoalan seperti ketidakseimbangan jumlah lulusan SMP dengan daya tampung SMA/SMK negeri serta sistem zonasi yang tidak merata, menjadi pemicu utama kegelisahan publik.

“Permasalahan ini bukan hal baru. Kita menghadapi hal yang sama setiap tahun. Maka sudah seharusnya ada perencanaan yang jauh lebih sistematis dan antisipatif dari pemerintah,”ujar Ananda,(15/6/2025).

Ia menggarisbawahi bahwa evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme SPMB harus dilakukan secara berkala, termasuk memetakan kesiapan sarana belajar dan mengkaji ulang pola distribusi siswa agar lebih merata.

Tak hanya menyentil persoalan teknis, Ananda juga menyoroti lemahnya sosialisasi program pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

Menurutnya, banyak orang tua maupun siswa yang belum memahami kebijakan maupun program bantuan pendidikan, baik yang ditujukan untuk sekolah negeri maupun swasta.

“Bukan hanya fasilitas, yang perlu dibenahi juga cara menyampaikan informasi ke masyarakat. Program boleh bagus, tapi kalau tidak diketahui publik, dampaknya tidak akan maksimal,”jelasnya.

Ia menyebut bahwa beberapa program sebenarnya sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, namun implementasi di lapangan masih minim pemahaman dari pihak-pihak yang seharusnya mendapat manfaat.

“Kita punya program bantuan untuk sekolah swasta yang sudah tercantum dalam RPJMD, tapi banyak masyarakat belum mengetahuinya. Artinya, komunikasi antara pemerintah dan publik belum berjalan optimal,”tegas Ananda.

Dengan SPMB 2025 yang semakin dekat, DPRD Kaltim mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan langkah proaktif, mulai dari simulasi teknis, pemetaan zonasi, hingga kampanye informasi pendidikan.

Kesiapan sistem, kata Ananda, bukan hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga menyangkut kejelasan informasi dan keadilan akses bagi seluruh anak di Kalimantan Timur.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN