Ketahanan Ekonomi Kaltim Tak Bisa Lagi Bergantung pada Migas, DPRD Dorong UMKM Jadi Motor Utama

Publiknews.co Samarinda — Di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global dan ketergantungan jangka panjang pada sektor ekstraktif, DPRD Kalimantan Timur menyoroti pentingnya reposisi kebijakan ekonomi daerah.

Salah satu langkah strategis yang disuarakan adalah penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai garda depan dalam menciptakan ketahanan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin atau yang akrab disapa Ayub, menilai pemerintah belum sepenuhnya maksimal dalam merancang sistem pendukung yang konkret bagi UMKM.

Menurutnya, banyak pelaku usaha lokal masih menghadapi kendala struktural seperti minimnya pelatihan berkelanjutan, keterbatasan akses terhadap permodalan dan fasilitas produksi, serta lemahnya integrasi pasar.

“UMKM di Kaltim masih berjalan dengan daya tahan masing-masing. Padahal, jika didukung secara serius, mereka bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah,”ungkap Ayub, Jumat (13/6/2025).

Ia menekankan bahwa pendekatan yang hanya bersifat bantuan sesaat tidak akan menyelesaikan akar persoalan.

Yang dibutuhkan, lanjut Ayub, adalah intervensi jangka panjang yang menyasar aspek fundamental seperti kualitas SDM, inovasi produksi, dan pembukaan akses pasar.

“Kemandirian ekonomi tidak mungkin terbangun hanya dengan bantuan hibah. Diperlukan program terpadu yang membentuk ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif,”ujarnya.

Ayub juga mendorong pergeseran orientasi pembangunan ekonomi daerah dari dominasi sektor tambang dan migas menuju sektor-sektor produktif berbasis masyarakat, seperti perikanan, peternakan, serta perkebunan rakyat.

Menurutnya, sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk tumbuh secara organik, menciptakan lapangan kerja, dan mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata.

“Selama ini kita terlalu lama bersandar pada kekayaan alam yang tak terbarukan. Kini saatnya kita menumbuhkan kekuatan ekonomi dari masyarakat itu sendiri,”jelasnya.

Lebih jauh, Ayub menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pelaku sektor swasta dan akademisi, agar kebijakan pengembangan UMKM tidak berhenti pada tataran retorika.

“Kalau ingin ekonomi Kaltim tumbuh dari bawah dan tahan terhadap guncangan, maka UMKM harus diberi ruang yang lebih besar dalam peta pembangunan daerah,”tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN