DPRD Kaltim Dorong Transparansi Proses Kebijakan: Warga Berhak Tahu dan Terlibat

Publiknews.co Samarinda – Upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi tersebut.

Salah satu fokus utama yang disuarakan oleh DPRD Kaltim adalah perlunya keterbukaan dalam proses pengambilan kebijakan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan turut berperan aktif.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa transparansi dan pelibatan publik merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Warga tidak cukup hanya mengenal nama suatu program. Mereka perlu mengetahui proses penyusunannya, tujuan dari kebijakan tersebut, serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya, mengacu pada program-program strategis seperti Gratispol dan Jospol pada Kamis (12/6/2025).

Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari keberhasilan teknis atau jumlah anggaran yang dikucurkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami serta mendukung program-program tersebut.

“Semakin terbuka informasi yang disampaikan kepada publik, maka semakin besar pula tingkat partisipasi dan toleransi masyarakat terhadap proses yang berjalan,” tambah legislator dari Partai Gerindra tersebut.

Salah satu isu yang menjadi perhatian besar publik saat ini adalah percepatan realisasi program pendidikan gratis.

Menyikapi hal ini, Ekti menilai antusiasme masyarakat sebagai hal positif, namun ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program pemerintah tetap harus melalui mekanisme yang telah ditentukan.

“Setiap kebijakan publik wajib melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga implementasi. DPRD memiliki peran strategis untuk mengawasi agar seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai peraturan,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa dukungan anggaran untuk program pendidikan tinggi gratis bagi mahasiswa baru telah masuk dalam proyeksi belanja daerah tahun 2026.

Pemerintah provinsi, katanya, telah menunjukkan komitmen kuat terhadap program tersebut.

“Yang kini perlu ditekankan adalah bagaimana pengawasan pelaksanaannya dilakukan secara optimal agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh pihak yang membutuhkan,” tegas Ekti.

Menutup pernyataannya, ia menegaskan kembali bahwa DPRD tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara aspirasi masyarakat dan keputusan pemerintah.

“Tugas kami tidak sebatas melakukan pengawasan atau koreksi kebijakan. Kami juga bertanggung jawab untuk memastikan suara masyarakat terakomodasi dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata yang berpihak kepada kepentingan publik,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN