Legislatif Tegaskan Komitmen Kawal Janji Politik Pemprov Kaltim

Publiknews co.Samarinda.Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menegaskan bahwa pihak legislatif memiliki peran strategis dalam memastikan setiap janji politik yang diusung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat direalisasikan secara nyata melalui program-program prioritas.

Dalam pernyataannya, Ekti menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program unggulan seperti kuliah gratis (GratisPol) dan jaminan sosial (Jospol) sangat bergantung pada kerja sama lintas lembaga serta keterlibatan masyarakat dalam memahami proses kebijakan publik.

“DPRD akan terus berada dalam barisan pengawalan terhadap pelaksanaan visi dan misi kepala daerah. Namun, perlu dicatat bahwa setiap program membutuhkan tahapan yang terstruktur dan tidak bisa dijalankan secara tergesa-gesa,”ujarnya pada Minggu (8/6/2025).

Ia menyoroti tingginya ekspektasi publik, khususnya terhadap kebijakan pendidikan tinggi gratis.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut tetap harus melewati proses perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan regulasi.

“Antusiasme masyarakat tentu kami apresiasi, tetapi implementasi harus disesuaikan dengan mekanisme resmi, mulai dari penyusunan rencana hingga pengesahan anggaran sebelum program dapat dieksekusi secara optimal,”tutur politisi Partai Gerindra tersebut.

Ekti mengungkapkan bahwa Pemprov telah memulai realisasi bantuan pendidikan melalui pemberian subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru tahun ini.

Ia menyebut, penguatan anggaran untuk tahun-tahun mendatang akan menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2026.

“Kita sudah melihat progres awal. Mahasiswa baru tahun ini telah menerima dukungan pembiayaan UKT, dan pada tahun berikutnya akan diperluas dengan dukungan anggaran yang lebih signifikan,”jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh janji kampanye yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, yang wajib dikawal hingga tuntas.

“DPRD tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memastikan program prioritas berjalan sesuai aspirasi masyarakat. Kami siap mengoptimalkan peran anggaran dan pengawasan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan,”tegas Ekti.

Menutup pernyataannya, ia menyerukan pentingnya keterbukaan informasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, agar implementasi program unggulan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mendapatkan dukungan dan partisipasi luas dari masyarakat.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN