Status Lahan Masih Bermasalah, DPRD Samarinda Dorong Kepastian Hukum Demi Kelancaran Proyek Publik

Publiknews.co Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, menegaskan bahwa kejelasan status hukum lahan menjadi aspek krusial dalam mendukung kelancaran berbagai proyek strategis pemerintah.

Menurutnya, sengketa lahan yang belum terselesaikan kerap menjadi hambatan utama, termasuk dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di kawasan Bengkuring.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah warga masih mengklaim kepemilikan atas lahan yang telah ditetapkan sebagai aset pemerintah.

Padahal, berdasarkan data yang dimiliki, lahan tersebut telah dibebaskan dan dibayar sejak tahun 2006.

“Tanah tersebut sudah dibayar oleh pemerintah sejak hampir dua dekade lalu. Maka dari itu, tidak mungkin dilakukan pembayaran ganda di lokasi yang sama,” ujarAris saat ditemui, Senin (23/6/2025).

Aris menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara dokumen kepemilikan warga dan arsip pemerintah menjadi akar dari persoalan ini.

Meski upaya mediasi telah dilakukan oleh Komisi I DPRD, hasilnya belum membuahkan kesepakatan, karena masalah tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan informal semata.

“Persoalan seperti ini membutuhkan penyelesaian melalui jalur hukum. Hanya dengan keputusan pengadilan, kita bisa memperoleh kepastian yang menjadi dasar hukum untuk melanjutkan pembangunan,”terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa ketidakjelasan status lahan bukan hanya menghambat proyek di Bengkuring, tetapi berpotensi menjadi kendala bagi proyek-proyek pembangunan lain di Samarinda, terutama yang bersinggungan dengan aset tanah milik pemerintah.

DPRD, lanjut Aris, berkomitmen untuk terlibat aktif dalam membantu mencari solusi yang adil.

Pihaknya siap mendampingi baik masyarakat maupun pemerintah, termasuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan mendorong penyelesaian melalui jalur yang sah.

“Sepanjang belum ada kejelasan hukum atas status lahan, maka semua proyek publik berisiko terganggu. Ini harus menjadi perhatian bersama agar program pembangunan tidak stagnan,”tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN