Pemeliharaan Drainase dan Pengerukan Sungai Penting untuk Atasi Banjir di Samarinda

PublikNews.co Samarinda – Di tengah upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk mengatasi masalah banjir yang semakin sering terjadi di Samarinda, anggota DPRD Kaltim, Syarifahtul Sa’diah, menegaskan bahwa revitalisasi drainase tidak akan memberikan dampak signifikan jika tidak diikuti dengan pengerukan secara rutin dan partisipasi dari pelaku usaha yang memanfaatkan jalur sungai.

Syarifah mengungkapkan bahwa pembangunan drainase besar saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah banjir jika pengelolaannya tidak dilakukan secara berkelanjutan.

Drainase yang terhambat oleh endapan lumpur dan sampah tetap akan menjadi penyebab luapan air ke pemukiman warga.

“Drainase yang besar tidak akan efektif jika dipenuhi dengan lumpur dan sampah. Harus ada pengerukan secara rutin. Petugas kebersihan harus diberdayakan secara maksimal untuk memantau kondisi ini, jangan hanya membangun dan meninggalkannya begitu saja,”tegas Syarifah pada Minggu (22/6/2025).

Isu ini kembali mencuat menjelang musim hujan yang diprediksi akan melanda beberapa wilayah di Kaltim, termasuk Samarinda, yang kerap kali terdampak banjir akibat buruknya pengelolaan sistem aliran air dan penumpukan sedimen di sungai.

Syarifah juga menyoroti rencana pengerukan Sungai Mahakam yang pernah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan solusi yang realistis, terutama jika sedimentasi sungai sudah cukup tebal hingga mendekati batas aliran yang seharusnya.

“Jika lapisan tanah di dasar sungai terus menumpuk, debit air akan berkurang. Maka, sedikit hujan atau pasang air saja dapat menyebabkan luapan. Oleh karena itu, pengerukan Sungai Mahakam merupakan langkah nyata yang sangat dibutuhkan,”jelasnya.

Namun, Syarifah mengingatkan bahwa penyelesaian masalah banjir tidak hanya dapat difokuskan pada wilayah hilir.

Perhatian juga harus diberikan kepada kawasan hulu, terutama di daerah perbukitan yang saat ini banyak mengalami kerusakan vegetasi.

“Untuk solusi yang menyeluruh, kita harus melihat masalah ini secara holistik. Di hilir, perbaiki drainase, di tengah lakukan pengerukan sungai, dan di hulu jaga kelestarian hutan. Semua aspek ini saling terkait,”ujar Syarifah.

Terkait pendanaan, Syarifah menyadari bahwa keterbatasan anggaran Pemprov Kaltim menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan solusi tersebut.

Oleh karena itu, ia mendorong agar ada kerja sama yang konkret dengan dunia usaha, terutama perusahaan tambang yang dianggap memiliki tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan di wilayah operasional mereka.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan jalur sungai untuk distribusi, khususnya perusahaan tambang, harus turut berkontribusi. Baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau kontribusi langsung lainnya. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan etika lingkungan,”tegasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN